ASIAWORLDVIEW – Bank Sentral Eropa (ECB) baru-baru ini mengambil panggung untuk memperingatkan terhadap dorongan kripto Trump, mengklaim bahwa hal tersebut dapat menghambat ekonomi Eropa. Terutama, ECB mempertanyakan apakah peraturan MiCA saat ini cukup untuk meredam pukulan yang disebabkan oleh efek limpahan keuangan karena dukungan Trump terhadap mata uang kripto.
Namun, Komisi Eropa telah menepis pernyataan bank sentral yang mengkhawatirkan, menganggapnya sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Sebaliknya, Komisi berpendapat bahwa ECB sendiri salah memahami peraturan Uni Eropa, yang memicu kesibukan diskusi di seluruh negeri.
Menurut laporan Politico baru-baru ini, Bank Sentral Eropa dan Komisi Eropa sedang memperdebatkan apakah peraturan MiCA saat ini cukup untuk meniadakan pukulan yang disebabkan oleh dorongan pro-kripto Trump. Sementara ECB berpikir bahwa sikap pro-kripto Amerika dapat berisiko menyebabkan “penularan” keuangan dan meledakkan ekonomi Eropa, Komisi tidak setuju.
Baca Juga: Demam Emas China, Bitcoin Berhasil Bertahan
Komisi terutama percaya bahwa peraturan MiCA saat ini, yang diperkenalkan pada tahun 2023, memberikan perlindungan yang cukup yang dapat mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh dorongan pro-kripto Trump. Sementara ECB berpendapat bahwa perubahan legislatif adalah suatu keharusan, Komisi Eropa mengambil sikap yang berlawanan mengenai masalah ini.
Untuk mengurangi risiko tersebut, ECB berharap dapat membuat beberapa perubahan legislatif pada peraturan MiCA. Namun, EC percaya bahwa standar yang ada saat ini sudah cukup untuk mengurangi risiko stablecoin yang dipatok dalam mata uang asing. Akibatnya, kedua belah pihak berakhir dengan pertengkaran seputar dampak dorongan kripto Trump terhadap ekonomi Eropa.
Pertengkaran ini awalnya dimulai pada 14 April, ketika para pejabat tinggi pemerintah Uni Eropa mengadakan diskusi mengenai risiko aset kripto AS terhadap stabilitas keuangan negara. Klaim Bank Sentral Eropa pada akhirnya ditolak oleh para pejabat Uni Eropa dan sebagian besar pemerintah.
