ASIAWORLDVIEW – Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang dikenal sebagai “reciprocal tariffs,” memiliki dampak signifikan terhadap Indonesia. Tarif ini mencakup kenaikan hingga 32% untuk produk-produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS, tetapi juga memicu tantangan besar bagi ekonomi Indonesia.
Produk seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur menjadi lebih mahal di pasar AS, mengurangi daya saing. Langkah-langkah mitigasi seperti diplomasi perdagangan dan perjanjian dagang baru menjadi sangat penting untuk mengatasi dampak ini.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno. Salah satu langkah proaktif yang harus diambil adalah untuk memperkuat diplomasi perdagangan untuk melindungi ekonomi nasional dari dampak negatif.
“Kita tidak boleh membiarkan industri domestik kita semakin menderita,” katanya, dikutip Asiaworldview.com, Sabtu (5/4/2025).
Baca Juga: Imbas Trump Tariff: Harga Saham Turun dan Picu Ketegangan Ekonomi Global
Ia menekankan bahwa terlibat dalam diplomasi perdagangan dapat berperan dalam memperoleh pembebasan tarif untuk beberapa produk ekspor andalan Indonesia. Selain memperkuat diplomasi perdagangan, ia menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk memperluas pasar ekspor Indonesia.
“Pada awal administrasi, Presiden Prabowo telah bertindak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota permanen BRICS. Sekarang, sekarang saatnya untuk memanfaatkan status kami sebagai anggota permanen BRIC untuk memperluas pasar ekspor,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa tindakan ini sangat penting sehingga keseimbangan perdagangan Indonesia tidak terpengaruh oleh kebijakan proteksionis dari negara -negara tertentu.Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan daya saing produk nasional.
“Industri domestik harus lebih inovatif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan insentif untuk industri strategis sehingga kita dapat bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain,” katanya.
