ASIAWORLDVIEW – Percepatan transformasi digital di sektor keuangan Indonesia telah membuka pintu menuju efisiensi, inklusi, dan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di balik gemerlap inovasi seperti pembayaran digital, layanan berbasis cloud, open API, dan adopsi artificial intelligence (AI), terdapat sisi gelap yang tak bisa diabaikan: ancaman siber yang semakin kompleks dan masif.
Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 3,64 miliar anomali serangan siber terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2025—sebuah angka yang mencengangkan dan menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Angka ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan realitas bahwa setiap hari, ribuan upaya peretasan, pencurian data, dan serangan ransomware mengincar infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung layanan keuangan nasional.
Dalam acara Indonesia Cyber Protection 2026 dengan tema “Securing Indonesia’s Financial Digital Future” yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, para regulator, praktisi keamanan siber, pelaku industri keuangan, dan pemerintah duduk bersama untuk membahas strategi menghadapi gelombang ancaman yang kian canggih.
Muhamad Ihsan, CEO Warta Ekonomi, menekankan bahwa pertumbuhan digital harus diiringi dengan kesiapan menjaga keamanan data dan sistem. Menurutnya, ancaman siber saat ini tidak hanya lebih besar, tetapi juga lebih adaptif dan sulit dideteksi berkat pemanfaatan AI oleh para pelaku kejahatan.
Baca Juga: AI Ubah Lanskap Serangan Siber, Sektor Keuangan Jadi Target Utama
“Kita membutuhkan teknologi keamanan yang lebih adaptif, talenta digital yang semakin kuat, tata kelola data yang matang, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, penyedia teknologi, dan masyarakat,” tegasnya.
Ini bukan sekadar seruan, tetapi sebuah kebutuhan mendesak mengingat lebih dari 235 juta pengguna internet di Indonesia kini menjadi bagian dari ekosistem digital yang rentan.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN, Edit Prima, menambahkan bahwa skala tantangan kini telah melampaui kemampuan deteksi konvensional. Dengan hampir 74% populasi Indonesia telah melakukan aktivitas digital, dan 80% masyarakat menggunakan e-wallet atau pembayaran digital dalam transaksi harian, ekosistem keuangan digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. QRIS sendiri, sebagai tulang punggung pembayaran digital nasional, telah mencatatkan hampir 60 juta pengguna aktif dan 39 juta merchant terdaftar, dengan 93% di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Namun, ironisnya, kapasitas pemantauan BSSN saat ini baru mencakup kurang dari 10% aktivitas digital yang terjadi. Ibaratnya, BSSN hanyalah sebuah CCTV yang hanya mampu memantau kurang dari 10% jalan dalam sebuah kompleks perumahan—lebih dari 90% aktivitas anomali di ruang digital tidak terdeteksi. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi kapasitas negara dalam membantu seluruh pemangku kepentingan mendeteksi ancaman yang semakin masif dan sistemik.
“Kesimpulannya, percepatan transformasi digital Indonesia bagaikan mobil sport yang melaju kencang di jalan tol tanpa rem yang memadai,” ia menambahkan.
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan, Indonesia membutuhkan fondasi keamanan siber yang kokoh: peningkatan kapasitas deteksi, penguatan talenta digital, regulasi yang adaptif, dan kolaborasi lintas sektor yang erat. Tanpa itu, peluang besar yang ditawarkan oleh era digital bisa berubah menjadi bencana sistemik yang menghancurkan kepercayaan publik dalam sekejap.
