ASIAWORLDVIEW – Survei terbaru terhadap 100 pemimpin tim manajemen fraud, anti-pencucian uang (AML), dan kepatuhan di bank-bank Indonesia mengungkap temuan yang menarik sekaligus kontradiktif. Di satu sisi, lebih banyak responden menempatkan skema rekayasa sosial (social engineering) sebagai kekhawatiran terbesar mereka dibandingkan jenis penipuan lainnya.
Namun, di sisi lain, para pemimpin perbankan Indonesia melaporkan salah satu total kerugian terendah di antara negara-negara yang disurvei, dengan hanya 34% yang memperkirakan kerugian fraud tahunan institusi mereka melebihi 10 juta dolar AS. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi ancaman dan realisasi kerugian yang dilaporkan, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang seberapa efektif pertahanan yang ada dalam menghadapi taktik penipuan yang terus berkembang.
“Bank-bank Indonesia menyatakan keyakinan yang cukup besar terhadap pertahanan fraud mereka, tetapi temuan ini memunculkan pertanyaan apakah pertahanan tersebut mampu mengimbangi ancaman yang mereka hadapi. Lebih dari empat dari lima responden menganggap kontrol yang ada efektif, bahkan ketika rekayasa sosial mendominasi kekhawatiran mereka dan mengidentifikasi nasabah yang dimanipulasi tetap menjadi tantangan operasional terbesar mereka,” kata Direktur Intelijen Fraud Global BioCatch, Thomas Peacock, menyoroti paradoks ini dengan pernyataan yang tajam.
Baca Juga: Fokus Perluas Infrastruktur, Kemkomdigi Usul Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun Tahun 2027
Survei yang dilakukan BioCatch ini merupakan bagian dari 12 survei serupa yang melibatkan total 1.200 pemimpin perbankan di 12 wilayah geografis. Semua responden berada pada level manajer atau lebih tinggi dan bekerja di departemen fraud atau kejahatan keuangan bank mereka.
“Bank tidak boleh salah mengartikan efektivitas kontrol yang ada sebagai kesiapan menghadapi ancaman yang muncul. Penipu terus mengubah metode mereka, dan bank harus berevolusi secepat itu,” ujarnya.
Dari sisi tren, lebih dari dua dari lima responden Indonesia melaporkan peningkatan upaya fraud (43%) di organisasi mereka, sementara 42% melaporkan peningkatan kerugian fraud. Setengah dari mereka yang disurvei menunjuk pada “coached user journeys”—situasi di mana nasabah dibimbing oleh penipu untuk melakukan transaksi yang tampak sah—sebagai salah satu celah deteksi fraud terbesar bank mereka, dengan 19% menempatkannya sebagai kelemahan tunggal terbesar. Dalam konteks ekonomi, celah ini menunjukkan bahwa penipu tidak lagi hanya menargetkan kelemahan teknis sistem, tetapi juga memanfaatkan psikologi dan perilaku nasabah untuk melewati lapisan keamanan yang ada.
Sementara, Direktur Penasihat Global BioCatch, Subhashish Bose, menjelaskan mengapa tantangan ini semakin kompleks di Indonesia. Sistem pembayaran QRIS dan BI-FAST Indonesia telah mengubah seberapa cepat uang bergerak, menyisakan lebih sedikit waktu bagi bank untuk mengenali aktivitas mencurigakan sebelum dana menghilang.
“Ketika pembayaran instan menjadi bagian yang semakin sentral dalam kehidupan sehari-hari, pencegahan fraud harus beroperasi dengan kecepatan yang sama dengan transaksi yang dilindunginya. Itu membutuhkan pengenalan tanda-tanda perilaku manipulasi saat muncul, bahkan ketika nasabah dan transaksi tampak sepenuhnya sah,” ujarnya.
Temuan survei ini mencerminkan dinamika investasi dan kesiapan operasional yang perlu dicermati. Lebih dari setengah responden (55%) menyatakan organisasi mereka secara aktif mengevaluasi vendor atau sudah mengadopsi serta mengimplementasikan solusi pencegahan fraud baru. Sebanyak 40% lainnya sedang mempertimbangkan peningkatan. Ini menunjukkan bahwa bank-bank Indonesia tidak tinggal diam, tetapi justru sedang dalam proses modernisasi pertahanan mereka.
Namun, keputusan penggantian biaya (reimbursement) menunjukkan variasi yang mencolok: lebih dari empat dari sepuluh (42%) pemimpin perbankan Indonesia menyatakan organisasi mereka mengganti kerugian korban penipuan secara kasus per kasus, 27 poin persentase lebih tinggi dari negara tertinggi berikutnya yang disurvei. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada perlindungan konsumen, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang beban finansial dan konsistensi penerapannya.
Terkait kesiapan menghadapi persyaratan pembayaran yang terus berkembang, hampir dua pertiga responden (63%) menyatakan institusi mereka sepenuhnya atau sebagian besar siap menghadapi persyaratan keamanan QRIS/BI-FAST dan ekspektasi tanggung jawab fraud yang meningkat, sementara 35% menggambarkan organisasi mereka hanya sebagian siap.
Di sisi operasional, dua dari lima responden (40%) mengidentifikasi deteksi money mule, volume peringatan yang tinggi, serta sistem dan alat yang terfragmentasi sebagai tantangan harian terbesar tim fraud mereka. Fragmentasi sistem ini menjadi hambatan struktural yang dapat memperlambat respons dan mengurangi efektivitas deteksi, terutama ketika volume transaksi meningkat pesat.
Fenomena ini menggambarkan pasar yang sedang bertransisi. Di satu sisi, adopsi pembayaran digital yang masif melalui QRIS dan BI-FAST telah mempercepat inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, tetapi di sisi lain, kecepatan tersebut menciptakan permukaan serangan baru yang harus diantisipasi.
Bank-bank Indonesia berada di titik di mana investasi dalam teknologi pencegahan fraud berbasis perilaku—seperti yang ditawarkan BioCatch dengan menganalisis lebih dari 3.000 titik data anonim per sesi—menjadi semakin krusial. Teknologi semacam ini memungkinkan bank untuk membedakan antara nasabah sah dan penipu secara real-time, bahkan ketika transaksi tampak normal secara teknis. Dengan lebih dari 400 institusi keuangan di seluruh dunia yang menggunakan solusi BioCatch, menganalisis 20 miliar sesi pengguna per bulan, dan melindungi lebih dari 760 juta pengguna, pendekatan berbasis perilaku ini telah menjadi standar baru dalam industri keamanan finansial global.
