ASIAWORLDVIEW – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026). Kemudian melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara, Jakarta.
Pergantian ini menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya yang hanya berlangsung sekitar satu tahun sejak ia dilantik pada September 2025. Bagi pelaku pasar dan pengamat kebijakan fiskal, langkah ini bukan sekadar rotasi pejabat biasa, melainkan sinyal bahwa pemerintah tengah melakukan penyesuaian strategi di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks.
Purbaya dikenal sebagai figur yang vokal dan sering menyampaikan pandangan ekonomi dengan gaya komunikasi yang santai. Namun dalam rapat terakhirnya bersama Komite IV DPD RI, ia tampak lesu dan tidak bersemangat, berbeda dari biasanya yang kerap menyelipkan gurauan.
Dalam rapat tersebut, ia tetap menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan sebesar Rp195,2 triliun. Angka itu menjadi salah satu sorotan karena menunjukkan bahwa belanja daerah belum berjalan optimal, sehingga momentum stimulus fiskal di tingkat lokal tertahan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi Indonesia Siap Tumbuh 6%
Kronologi pergantian ini berlangsung cepat. Saat rapat masih berlangsung, Purbaya menerima telepon dari seseorang yang disebutnya “Bapak”, diduga dari Istana, yang meminta ia bersiap. Tak lama setelah itu, ia meninggalkan gedung DPD. Sore harinya, sekitar pukul 15.30 WIB, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Suahasil bukan nama asing di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, serta memiliki latar belakang akademik sebagai ekonom. Kombinasi pengalaman birokrasi dan pemahaman teknis fiskal membuatnya dipandang sebagai figur yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan, meski tetap harus menghadapi tekanan politik dan ekspektasi pasar yang tinggi.
Sementara, Wakil Ketua Komisi XI, Fauzi Amro, menyatakan Prabowo paling mengetahui siapa yang layak mengelola sektor keuangan. Pernyataan ini menegaskan bahwa pergantian tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR, namun tetap akan diawasi oleh Komisi XI dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan.
Pergantian ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian kabinet menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Dalam bahasa ekonomi, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa instrumen fiskal tetap responsif terhadap kebutuhan pertumbuhan, stabilitas harga, dan keberlanjutan utang.
Dampak ke pasar keuangan menjadi perhatian utama. Pada saat yang sama, rupiah masih berada di bawah tekanan di kisaran Rp17.600 per dolar AS, IHSG bergerak lemah di sekitar level 6.500, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) cenderung meningkat seiring ekspektasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve. Pergantian menteri keuangan di tengah kondisi seperti ini biasanya memicu volatilitas jangka pendek.
Pelaku pasar akan mencermati sinyal kebijakan dari Suahasil: apakah ia akan melanjutkan konsolidasi fiskal, menjaga defisit anggaran dalam batas aman, dan memprioritaskan stabilitas makroekonomi, atau justru mengakomodasi belanja besar untuk program-program prioritas presiden. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan dapat mendorong capital outflow jangka pendek, terutama jika komunikasi publik tidak dilakukan dengan cepat dan jelas.
Namun, pasar juga memiliki alasan untuk tetap tenang. Suahasil dikenal sebagai teknokrat yang memahami seluk-beluk APBN, perpajakan, dan pembiayaan utang. Ia pernah terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan fiskal strategis, termasuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan membuatnya tidak asing dengan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia, OJK, dan kementerian lain. Jika ia mampu menyampaikan pesan kontinuitas—bahwa target defisit, strategi utang, dan reformasi perpajakan tetap berjalan—maka gejolak pasar bisa mereda. Sebaliknya, jika muncul tanda-tanda perubahan besar tanpa persiapan komunikasi yang memadai, tekanan terhadap rupiah dan SBN bisa berlanjut.
Tugas Suahasil tidak ringan. Ia harus mengelola fiskal di tengah ruang manuver yang semakin sempit: penerimaan pajak yang belum sepenuhnya pulih, kebutuhan belanja untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur, serta beban subsidi dan kompensasi energi akibat harga minyak dunia yang masih di atas US$100 per barel. Ia juga harus menjaga kepercayaan investor terhadap keberlanjutan utang, terutama ketika suku bunga global masih tinggi dan dolar AS menguat. Kebijakan fiskal tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi dengan kebijakan moneter menjadi krusial agar stimulus tidak memicu inflasi atau pelemahan rupiah yang lebih dalam. Selain itu, percepatan belanja daerah—termasuk menyelesaikan masalah dana mengendap Rp195,2 triliun—menjadi pekerjaan rumah yang mendesak agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
