ASIAWORLDVIEW – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kabinetnya untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di seluruh negeri.
“Pembahasan kami dengan presiden Prabowo berfokus pada kepemilikan rekening bank di kalangan masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pers setelah rapat pada Selasa (8/9/2026).
Ia mencatat bahwa survei bersama yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
“Uuntuk memperluas kepemilikan rekening bank, data kependudukan dan pencatatan sipil akan diintegrasikan dengan sistem Bank Indonesia, khususnya infrastruktur pembayaran dan gerbang pembayaran,” ia menambahkan.
Baca Juga: Potret Inklusi dan Fenomena Kesenjangan Akses Perbankan di Jantung Jakarta
Masyarakat tanpa rekening bank, atau yang lazim disebut sebagai unbanked society, bukanlah persoalan tunggal yang dapat dipecahkan dengan satu solusi instan. Namun merupakan akumulasi dari hambatan struktural, geografis, dan—yang terpenting—hambatan psikologis serta persepsi yang mengakar dalam benak masyarakat.
Presiden Prabowo menginstruksikan bank-bank milik negara, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Mereka diminta menyiapkan rekening bank bagi masyarakat.
“Hal ini sedang dipersiapkan agar literasi dan inklusi keuangan kita dapat mencapai tingkat optimal, jauh di atas apa yang telah kita capai sejauh ini,” pungkasnya.
