ASIAWORLDVIEW – Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi memasuki kuartal IV 2026. Melalui berbagai langkah stimulus yang dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat sekaligus menopang daya beli, pemerintah menargetkan agar tren positif pertumbuhan ekonomi dapat berlanjut hingga akhir tahun.
Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengimplementasikan program stimulus akhir tahun 2026 yang mencakup sejumlah inisiatif bantuan publik.
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah menerapkan program stimulus akhir tahun 2026, termasuk inisiatif bantuan publik seperti pembukaan rekening bank baru, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan insentif transportasi selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027,” ujar Wibowo dalam keterangannya pada Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, periode libur Natal dan Tahun Baru merupakan peluang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyamakan periode ini dengan libur sekolah dan libur Idul Fitri, di mana mobilitas masyarakat meningkat secara signifikan.
“Seperti libur sekolah dan periode libur Idul Fitri, libur Natal dan Tahun Baru membawa peningkatan mobilitas masyarakat. Hal ini, dikombinasikan dengan meningkatnya belanja konsumen, akan menstimulasi aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” jelasnya.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Lampaui Nasional, Inflasi Terkendali di 2,52 Persen
Dampaknya, lanjut Wibowo, tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata, tetapi juga merambah perdagangan, kerajinan, industri kecil, usaha rumah tangga, dan sektor lainnya. Pemerintah menilai penting untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan terjangkau.
Salah satu instrumen utama dalam stimulus ini adalah insentif transportasi. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp883 miliar (sekitar 48,7 juta dolar AS) untuk memberikan diskon pada empat moda transportasi selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026–2027, yaitu kereta api, transportasi laut, layanan feri, dan penerbangan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meringankan beban biaya perjalanan masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pergerakan orang dan barang antardaerah, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian di berbagai wilayah, terutama daerah tujuan wisata dan pusat perdagangan.
Langkah pemerintah ini sejalan dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/11), yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen secara year-on-year (yoy) pada kuartal III 2026, meningkat dari 5,29 persen pada kuartal sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2026 terutama didukung oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga.
Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04 persen yoy, ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta berbagai acara hiburan dan olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi domestik masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat menjadi kunci untuk mempertahankan laju pertumbuhan.
Pembukaan rekening bank baru, misalnya, dapat memperluas inklusi keuangan dan mempermudah penyaluran bantuan sosial secara digital. Sementara itu, BSU membantu menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan biaya hidup, dan insentif transportasi secara langsung menurunkan biaya perjalanan yang sering kali menjadi komponen pengeluaran signifikan bagi rumah tangga pada periode liburan.
“Saya ingin menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk terus memperkenalkan kebijakan yang merespons kebutuhan publik, menjaga daya beli, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, dengan manfaat yang menjangkau masyarakat luas,” pungkasnya.
