ASIAWORLDVIEW – Tindakan tegas yang dilakukan otoritas Malaysia baru-baru ini menyoroti masalah serius yang meluas di Asia Tenggara: keterkaitan erat antara penambangan kripto ilegal, pencurian listrik, dan jaringan kejahatan terorganisir. Kasus penggerebekan di Johor, di mana puluhan mesin penambangan beroperasi dengan listrik curian, hanyalah puncak dari fenomena yang lebih luas.
Antara 2020–2025, Malaysia mencatat hampir 14.000 lokasi penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian lebih dari 1,1 miliar Euro atau sekitar Rp228 miliar bagi perusahaan listrik nasional. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap keamanan pasokan energi, stabilitas infrastruktur, dan pendapatan negara.
Lebih jauh, pola serupa juga ditemukan di negara tetangga seperti Thailand, di mana operasi besar penambangan kripto ilegal terbukti terkait dengan mafia transnasional. Laporan internasional bahkan mengaitkan aktivitas ini dengan tindak kriminal lain seperti perjudian daring, pencucian uang, hingga penipuan siber. Dengan demikian, penambangan kripto ilegal di kawasan bukan hanya soal teknologi dan energi, melainkan bagian dari ekosistem kejahatan terorganisir yang semakin kompleks dan lintas batas.
Baca Juga: Bitcoin Terkoreksi di Zona Merah, Gagal Pertahankan Level USD66.000
Menurut laporan Deutsche Welle (DW), pihak berwenang Malaysia mengungkap operasi penambangan mata uang kripto di negara bagian Johor di selatan, di mana 71 mesin penambangan telah beroperasi sepanjang waktu di empat properti sewaan sebelum polisi melakukan penggerebekan pada 22 dan 23 Juli.
Pihak berwenang menangkap tiga tersangka dan menyita komputer, router, kendaraan, serta peralatan yang diduga digunakan untuk penambangan Bitcoin ilegal.
Kepala Kepolisian Johor, Ab Rahaman Arsad, mengatakan sindikat tersebut telah memanipulasi meteran listrik, yang menyebabkan kerugian diperkirakan sekitar €14.500 (US$16.600) hanya dalam satu bulan, menurut laporan media lokal yang dikutip oleh DW. Operasi tersebut diyakini menghasilkan pendapatan bulanan antara €17.200 dan €21.500.
Meskipun kasus di Johor relatif kecil, DW melaporkan bahwa penambangan mata uang kripto ilegal telah menyebabkan kerugian signifikan di Malaysia. Antara tahun 2020 dan 2025, perusahaan utilitas nasional Tenaga Nasional Berhad (TNB) mengidentifikasi hampir 14.000 lokasi yang terkait dengan pencurian listrik untuk penambangan mata uang kripto, yang mengakibatkan kerugian kumulatif sekitar €1,1 miliar.
Data dari Kementerian Energi Malaysia menunjukkan bahwa kasus pencurian listrik yang tercatat terkait penambangan ilegal meningkat dari 610 insiden pada tahun 2018 menjadi 2.397 kasus pada tahun 2024.
Pihak berwenang menggambarkan praktik ini sebagai ancaman terhadap keselamatan publik, stabilitas ekonomi, dan infrastruktur listrik negara.
“Ribuan insiden telah memicu penyelidikan terhadap penambangan ilegal untuk tujuan mata uang kripto,” kata Sonny Zulhuda, seorang profesor madya di Universitas Islam Internasional Malaysia, kepada DW.
Ia mengatakan penambangan ilegal menimbulkan tantangan besar bagi keamanan pasokan listrik, keberlanjutan ekonomi, persaingan, dan pendapatan pemerintah, serta menambahkan bahwa penegakan hukum mengalami kesulitan akibat keterbatasan kesiapan hukum dan kapasitas investigasi.
