ASIAWORLDVIEW – Indonesia telah meluncurkan program biodiesel wajib B50. Kini, menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan bahan bakar campuran minyak nabati sebesar 50 persen.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari.
Program B50 wajib ini mensyaratkan campuran bahan bakar yang ketat, yaitu 50 persen solar dan 50 persen biofuel berbasis minyak nabati. Saat ini, inisiatif tersebut diluncurkan secara bertahap dalam masa transisi selama tiga bulan.
“Targetnya, pada 1 Oktober 2026, semua SPBU akan menjual B50,” tambah Qodari, sambil mengingatkan bahwa perjalanan biodiesel wajib di Indonesia pertama kali dimulai pada 2008 dengan B2,5 sebelum secara bertahap diperluas hingga mencapai tonggak B50 saat ini.
Pemerintah memproyeksikan bahwa peralihan ke B50 akan menghilangkan impor solar, sehingga menghemat cadangan devisa negara hingga Rp170 triliun (sekitar US$9,38 miliar) pada akhir tahun 2026.
Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri sebesar Rp23,49 triliun. Selain itu, mempertahankan lapangan kerja bagi sekitar 2,1 juta pekerja di seluruh industri ini. Transisi ini diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton karbon dioksida (CO₂) tahun ini.
Menanggapi potensi kekhawatiran terkait kompatibilitas dengan kendaraan dan industri, Ia meyakinkan masyarakat bahwa uji teknis komprehensif telah diselesaikan di berbagai sektor mesin diesel untuk menjamin keamanan, kinerja, dan kesesuaian mekanis.
“Dari perspektif pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran dan distribusi,” ujarnya.
