ASIAWORLDVIEW – Pemerintah Indonesia dan Singapura tengah mempercepat negosiasi bilateral untuk memperkuat mekanisme pertukaran data keuangan. Tujuan meningkatkan pengawasan korporasi dan kepatuhan pajak di kedua negara.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Ia menyatakan bahwa kerja sama ini melampaui sekadar pemungutan pajak konvensional, mencakup isu akuntabilitas korporasi yang lebih luas—termasuk kebakaran hutan dan lahan, praktik transfer pricing, dan underinvoicing.
“Kami berdiskusi tentang data apa yang dapat dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura,” ujarnya, baru-baru ini.
Menurut Bimo, Singapura merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan, dengan volume transaksi yang tinggi dan nilai data yang signifikan. Bahkan, Singapura tercatat sebagai negara dengan nilai data pertukaran informasi keuangan terbesar bagi Indonesia.
Inisiatif kolaboratif ini dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan kementerian serta lembaga terkait. Dari Kementerian Keuangan, keterlibatan mencakup Direktorat Jenderal Pajak, serta unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan data keuangan dan perdagangan internasional.
“Ini juga selaras dengan upaya reformasi lainnya, seperti reformasi tata kelola mineral kritis dan strategis, serta sumber daya alam termasuk kelapa sawit,” jelas Bimo .
Selain melalui kerja sama dengan Singapura, Direktorat Jenderal Pajak juga aktif berkoordinasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menekan praktik transfer pricing dan underinvoicing yang melibatkan tiga komoditas strategis: minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy.
“Kami terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasi berjalan sehingga dapat mencegah potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” tambah Bimo.
DSI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026, berperan sebagai perantara tunggal dalam ekspor komoditas strategis dan mengintegrasikan data untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian nilai transaksi. Langkah ini krusial karena praktik underinvoicing dan transfer pricing telah lama menggerus penerimaan negara dari sektor sumber daya alam—Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut potensi kebocoran devisa hasil ekspor mencapai ratusan miliar dolar AS selama beberapa dekade terakhir.
