ASIAWORLDVIEW – Dino Patti Djalal memberikan analisis tajam mengenai situasi ekonomi Indonesia saat ini, khususnya terkait isu Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang telah mengguncang pasar keuangan domestik. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya pemerintah tidak meremehkan masalah keuangan, seraya mengingatkan bahwa yang menumbangkan Pemerintah Soeharto—yang saat itu jauh lebih kuat dari pemerintah sekarang—bukanlah invasi asing atau kudeta militer, melainkan krisis moneter yang berubah menjadi multi-krisis: krisis ekonomi, sosial, keamanan, legitimasi, dan politik. Dalam konteks ekonomi politik Indonesia, peringatan ini bukanlah retorika belaka; ia adalah pengingat historis bahwa krisis keuangan dapat dengan cepat merambat ke seluruh sendi negara jika tidak ditangani dengan serius sejak awal.
“Belakangan ini, benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai kelihatan di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah dan bawah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto tidak mencium gejala ini, berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan.
“Saran saya, lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi, dan masih ada waktu tiga tahun ke depan untuk melakukan ini,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa MSCI bukanlah IMF, lembaga internasional yang dulunya mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu. MSCI adalah organisasi non-pemerintah yang netral, independen, dan tidak berkepentingan, sehingga menjadi acuan utama bagi investor global.
“Modal dasar MSCI adalah kepercayaan—trust—dan karena itu mereka tidak akan mau didikte negara manapun dan hanya tunduk pada benchmark yang telah mereka tetapkan sendiri. Semua orang yang bergerak di dunia finance tahu ini,” tegasnya.
Ia kemudian memaparkan data: dengan kriteria yang sama, skor Indonesia di indeks MSCI pernah setinggi sekitar 2,6 persen, tetapi sekarang anjlok ke 0,3 persen. Sementara itu, skor Tiongkok sekitar 20 persen, India 11 persen, Korea Selatan 18 persen, Brazil 4,8 persen, Meksiko 1,7 persen, UEA 1,27 persen, dan Afrika Selatan 3 persen.
Baca Juga: Bank Indonesia Jamin Fluktuasi Rupiah Masih Terkendali Meski Pasar Diguncang Isu MSCI
“Tidak ada konspirasi. Hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa percuma bersikap gagah hari ini dan mengerahkan sejuta buzzer untuk memaki-maki MSCI dan berteori konspirasi, tetapi besok rupiah tumbang ke level Rp22.000, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat sengsara, dan pemerintah pun bisa gawat. Dalam bahasa ekonomi, ini adalah peringatan tentang konsekuensi nyata dari kebijakan yang lebih mengutamakan gengsi daripada substansi.
Sebagai perbandingan, ia menyebut Tiongkok juga pernah berusaha memasuki saham domestiknya ke level Emerging Market di MSCI dan ditolak selama tiga tahun berturut-turut. Namun, merespons dengan terbuka, menyesuaikan dengan standar tanpa memaki-maki atau defensif, dan kemudian berhasil masuk pada 2018. Begitu juga dengan Yunani yang kastanya sempat diturunkan pada 2013, dan sekarang dinyatakan akan naik kelas lagi.
“Kalau kita adu kredibilitas dengan MSCI, Indonesia tidak akan menang, karena investor global punya banyak produk yang, menurut peraturan mereka sendiri, dilarang diinvestasikan di pasar standalone yang tidak jelas rimbanya,” ia menambahkan.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi internal yang jujur sebelum berunding dengan MSCI, apakah red flags mengenai distorsi perdagangan saham yang dicatat MSCI ada dasarnya.
“Sebagai mantan pejabat, kadang kita ngotot mempertahankan suatu kebijakan padahal kita tahu sendiri itu salah dan pura-pura tidak tahu,” ujarnya. Ia menyoroti masalah transaksi saham gorengan yang sarat dengan kepentingan politik atau intervensi terselubung, yang menjadi PR besar bagi OJK.
“Kita harus memilih. Tidak bisa kita mengharapkan skor di MSCI naik, sementara praktik yang menyimpang terus berjalan. Ini ibarat kita di sekolah mau naik kelas dengan nilai tinggi tapi terus bolos dan tidak mau ikut ujian. Nggak mungkin kan?” pungkasnya.
