ASIAWORLDVIEW – Deepfake yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI) beroperasi untuk melakukan kejahatan siber. Ini menjadi ancaman nyata yang menurut survei terbaru dari Mimecast akan segera menghantui sebagian besar organisasi di Asia Pasifik.
Laporan State of Human Risk 2026 yang dirilis perusahaan keamanan siber tersebut mengungkapkan bahwa 65% dari para pengambil keputusan di bidang TI dan keamanan di Singapura dan Australia meyakini bahwa serangan siber berbasis AI terhadap organisasi mereka tidak terhindarkan dalam 12 bulan ke depan.
Nicky Choo, Wakil Presiden dan Manajer Umum Mimecast untuk APAC, menekankan bahwa tantangan kini telah bergeser. Apalagi dengan kemajuan teknologi.
“Ini bukan lagi hanya soal menghentikan ancaman sebelum tiba. Ini tentang membantu orang mengenali kapan interaksi yang mereka andalkan mungkin telah dimanipulasi,” ia mengatakan.
Baca Juga: Hadapi Krisis Digital, Indonesia Catat Serangan Siber Tertinggi di Asia Tenggara
Dengan AI yang terus mengaburkan batas antara komunikasi yang sah dan yang berbahaya, perusahaan dituntut untuk menganggap penilaian manusia sebagai bagian inti dari pertahanan siber, melengkapi kontrol teknis yang ada, karena ancaman AI tidak hanya mengincar sistem—tetapi juga kepercayaan dan kewaspadaan manusia.
Fakta bahwa AI kini mampu menciptakan pesan-pesan yang sangat meyakinkan, ditulis dalam gaya bahasa alami, dan dipersonalisasi sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan dari komunikasi yang sah. Namun, ironi besar terletak pada kesenjangan kesiapan.
Laporan tersebut menemukan 60% responden mengakui bahwa organisasi mereka belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman yang mengeksploitasi kerentanan manusia, dengan 52% di antaranya masih dalam tahap pengembangan strategi pertahanan spesifik AI, dan 9% lainnya bahkan belum memiliki strategi konkret sama sekali.
Karyawan menjadi titik paling rentan, karena 66% responden setuju bahwa sangat mungkin ada karyawan di organisasi mereka yang akan tertipu oleh penjahat siber yang menggunakan AI sebagai bagian dari serangan rekayasa sosial (social engineering). Hal ini diperparah oleh temuan bahwa hanya 40% organisasi yang memberikan pelatihan tentang cara menggunakan AI sekaligus menghindari eksploitasi, dan hanya 42% yang melakukan simulasi serangan phishing berbasis AI—sebuah angka yang sangat rendah mengingat kecepatan evolusi ancaman siber saat ini.
