ASIAWORLDVIEW – Utang luar negeri pemerintah melonjak menjadi Rp349,3 triliun dalam lima bulan pertama tahun 2025, mencatatkan peningkatan sebesar 164 persen dari Rp 132,2 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Lonjakan tersebut mencerminkan tekanan fiskal yang semakin meningkat saat pemerintah berusaha menjaga kesehatan anggaran di tengah tuntutan belanja yang terus bertambah.
Kenaikan ini dilakukan untuk menambal defisit APBN yang mencapai Rp 21 triliun, setelah sebelumnya sempat mencatat surplus. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, lonjakan utang ini masih dalam batas aman karena total defisit yang direncanakan tahun ini mencapai Rp 612 triliun
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan bahwa pemerintah telah menghabiskan Rp 324,8 triliun dalam total pembiayaan anggaran hingga akhir Mei, yang mencapai 52,7 persen dari target pembiayaan Rp 616,2 triliun yang ditetapkan dalam anggaran negara 2025 (APBN).
Baca Juga: Indeks Menabung Konsumen Turun pada Mei 2025: Masyarakat Pilih Bayar Kebutuhan hingga Utang
Angka ini mencerminkan investasi di sektor-sektor tertentu, bukan pinjaman tambahan. Angka pembiayaan non-hutang yang negatif tidak boleh diartikan sebagai kewajiban baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya tantangan global yang semakin meningkat tetapi mengatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia tetap pada pijakan yang kokoh. Dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan primer dan desain defisit yang diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“APBN terus berfungsi sebagai alat kebijakan utama, bahkan di tengah tekanan global yang semakin meningkat,” katanya. “Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan kebijakan fiskal yang responsif namun disiplin.”
Sri Mulyani mencatat bahwa pemerintah mencatat surplus primer yang lebih tinggi pada bulan Mei dibandingkan bulan April –Rp 192,1 triliun dibandingkan Rp 173 triliun– yang menunjukkan kepatuhan terhadap proyeksi defisit anggaran sebesar 2,53 persen.
