ASIAWORLDVIEW – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengindikasikan bahwa anggaran negara bagian 2026 Indonesia (APBN) akan mengikuti langkah-langkah efisiensi yang diterapkan pada tahun 2025. Apalagi dengan pemotongan pengeluaran yang signifikan di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.
Anggaran 2025 telah dipangkas oleh Rp 306,69 triliun, termasuk pengurangan Rp 256,1 triliun dalam anggaran Kementerian dan Badan dan Rp 50,59 triliun transfer regional. Menurut Sri Mulyani, kerangka efisiensi ini akan berfungsi sebagai garis dasar untuk penganggaran di masa depan.
“Hasil anggaran 2025 akan digunakan sebagai referensi untuk menyusun anggaran 2026,” katanya di Jakarta.
Sementara diskusi tentang anggaran 2026 masih dalam tahap awal, Sri Mulyani meyakinkan bahwa layanan publik dan pengeluaran sosial tidak akan dikompromikan.
Baca Juga: Sri Mulyani Kembali Terpilih Jadi Menteri Keuangan, Tugas Berat Menanti
“Meskipun diskusi masih terbatas dalam ruang lingkup, layanan publik tetap menjadi prioritas. Pengurangan tidak akan mempengaruhi pengeluaran sosial, terutama program bantuan sosial, yang telah dilindungi secara eksplisit, ”tambahnya.
Anggaran Program Perlindungan Sosial berada di Rp 78,42 triliun, mencakup Program Harapan Keluarga (PKH) dan bantuan makanan non-tunai (BPNT).
Kementerian Keuangan akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap semua kementerian dan lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap langkah -langkah efisiensi sambil mempertahankan kewajiban konstitusional.
“Setelah mengumpulkan masukan dari semua kementerian dan lembaga, kami akan lebih meningkatkan anggaran untuk memastikan bahwa langkah -langkah efisiensi selaras dengan persyaratan hukum dan konstitusional,” Sri Mulyani menyimpulkan.
