ASIAWORLDVIEW – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa operator seluler (opsel) harus menerapkan registrasi biometrik sejak 1 Juli 2026. Jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi administratif berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian sementara kegiatan usaha.
“Jadi sanksi administatifnya itu dilakukan secara berjenjang dimulai dari teguran tertulis,” Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi Dany Suwardany menjelaskan, dikutip Asia World View, Rabu (8/7/2026).
Ia menambahkan, pemberlakuan sanksi administratif akan dilakukan secara berjenjang hingga penyampaian surat teguran tertulis ketiga dengan rentang waktu masing-masing tujuh hari kerja. Apabila hingga surat teguran ketiga operator seluler belum menerapkan registrasi SIM biometrik dan hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NoKK), Kemkomdigi akan memberlakukan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha kepada operator tersebut.
“Kita harapkan jangan sampai ke sana (sanksi penghentian kegiatan berusaha) karena (operator seluler) sudah patuh. Kita sama-sama dengan opsel melakukan pemantauan dan memonitoring secara kontinu,” ia menambahkan.
Untuk mendukung implementasi kewajiban registrasi SIM biometrik, Kemkomdigi telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna menutup akses operator seluler dalam melakukan validasi registrasi kartu SIM menggunakan NIK dan NoKK.
Baca Juga: Komdigi akan Panggil Pihak World Terkait Pengumpulan Data Biometrik
Registrasi biometrik bukan sekadar pergeseran prosedur. Ini merupakan lompatan arsitektural dalam memperkokoh benteng identitas digital nasional.
Selama ini, validasi data KTP dan KK beroperasi layaknya sistem kunci konvensional yang mudah digandakan. Alhasil menjadi celah utama bagi aktor ancaman siber untuk melakukan kloning identitas dan eksploitasi nomor telepon.
Dengan mengintegrasikan verifikasi sidik jari atau pemindaian wajah, operator seluler mengubah entitas fisik unik setiap individu menjadi “cipher” atau sandi kriptografis yang hampir mustahil dipalsukan, mengingat kompleksitas algoritma matriks biometrik jauh melampaui kemampuan spoofing sederhana.
Penerapan ini akan menciptakan lapisan keamanan zero-trust di mana setiap nomor telepon terikat erat dengan satu entitas biologis spesifik, sehingga secara otomatis memutus rantai praktik penyalahgunaan seperti spam, penipuan mengatasnamakan institusi, hingga serangan social engineering yang selama ini memanfaatkan lemahnya verifikasi tradisional.
Infrastruktur biometrik yang terintegrasi mampu membangun sebuah closed-loop ecosystem, di mana data biometrik tidak disimpan mentah, melainkan dalam bentuk hash berenkripsi yang tidak bisa direkayasa balik (non-reversible), sehingga tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem telekomunikasi, tetapi juga sejalan dengan prinsip kedaulatan data pribadi yang kian ketat.
