ASIAWORLDVIEW – Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara ini akan mencapai batas atas kisaran proyeksi 5,1 hingga 5,9 persen pada tahun 2027. Kondisi ini terjadi berkat dukungan investasi dan perbaikan kinerja ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi mencerminkan strategi komprehensif untuk menjaga momentum positif perekonomian Indonesia.
“Upaya peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi sumber daya alam, yang tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” sebut Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pertemuan kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
Dengan adanya dorongan investasi, kapasitas produksi nasional akan meningkat, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas basis industri yang lebih berdaya saing. Sementara itu, perbaikan kinerja ekspor menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Baca Juga: BI-Rate Naik Jadi 5,5 Persen, Perry Warjiyo: Terpaksa Demi Jaga Stabilitas Ekonomi
“Melalui diversifikasi produk ekspor, peningkatan kualitas, dan perluasan akses pasar internasional, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dan beralih ke produk bernilai tinggi,” ia menambahkan.
Sinergi antara investasi dan ekspor ini, jelasnya lagi, akan memperkuat permintaan domestik. Selain itu, menambah devisa negara, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.
BI telah menyiapkan langkah melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayarannya. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Per 9 Juni, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun (sekitar US$8,7 miliar) setelah mengakuisisi Rp332,14 triliun sepanjang tahun 2025.
Kemudian, meningkatkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan menurunkan rasio cadangan wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen guna mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Realisasi KLM mencapai Rp424,7 triliun per minggu pertama Mei.
“Jika bank menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas ini, kami akan memberikan insentif likuiditas. Kami juga mendorong bank untuk meningkatkan efisiensi agar suku bunga pinjaman bisa lebih rendah,” ujarnya lagi.
Langkah lainnya yatu melibatkan pelonggaran instrumen makroprudensial dan percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian, bank, dan pelaku usaha. Juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan memperkuat ekonomi rakyat.
Upaya ini mencakup perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), digitalisasi transaksi pemerintah, konektivitas QRIS lintas batas, Transaksi Mata Uang Lokal (LCT), serta pengembangan kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).
