ASIAWORLDVIEW – Fiskal Indonesia tetap terjaga meskipun harga energi global meningkat. Hal itu karena pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyebutkan, Kamis (9/4/2026), defisit fiskal Indonesia pada 2025 tercatat kurang dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara utang bruto pemerintah hanya sekitar 40 persen dari PDB.
“Indonesia menunjukkan kecenderungan pada kehati-hatian fiskal, sehingga relatif memiliki kapasitas untuk tetap memberikan dukungan melalui subsidi energi, baik secara implisit maupun eksplisit,” ujarnya , dikutip dari Antara.
Baca Juga: Defisit APBN 2026 Tetap Aman di Tengah Krisis Global
Bank Dunia menilai langkah ini menunjukkan kehati-hatian fiskal. Selain itu, kemampuan menjaga daya beli masyarakat.
Ia mengingatkan Pemerintah pentingnya agar subsidi energi diarahkan lebih tepat sasaran. Jadi, menjangkau kelompok miskin dan kelas menengah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Dukungan juga dinilai perlu diberikan kepada usaha kecil bahkan sebagian usaha menengah, agar mereka tidak semakin terbebani oleh kenaikan biaya produksi maupun harga energi.
“Dengan pendekatan yang lebih terarah, subsidi dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus penopang ketahanan ekonomi nasional,” ia menambahkan.
Pemerintah diharapkan memperkuat mekanisme penyaluran subsidi agar manfaatnya lebih efektif dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan, sekaligus menjaga agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan di masa depan.
