ASIAWORLDVIEW – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh potensi kesepakatan senilai US$86,8 miliar. Angka tersebut mencakup kerja sama strategis dan investasi, serta kesepakatan bisnis yang diperkirakan akan dibahas dalam agenda lanjutan.
Ini menunjukkan besarnya nilai transaksi yang sedang dijajaki Indonesia melalui diplomasi dan forum bisnis internasional. Namun, nilai kesepakatan yang diumumkan tidak serta-merta berarti seluruh dana telah masuk atau proyeknya sudah berjalan.
Bagian terbesar dari angka tersebut, yakni US$71,8 miliar, berasal dari perjanjian kerja sama strategis dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok. Kesepakatan itu ternyata telah ditandatangani sehari sebelum pernyataan Prabowo, dengan Presiden hadir sebagai saksi.
Baca Juga: Hadapi Ancaman Komputer Kuantum, Indonesia Kembangkan Sistem Keamanan Digital Baru
Besarnya porsi ini menjadikan hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok sebagai inti dari total nilai yang diumumkan. Meski demikian, informasi dalam laporan tersebut tidak merinci sektor, proyek, skema pembiayaan, maupun jadwal realisasi investasi yang tercakup. Tambahan hingga US$15 miliar diperkirakan berasal dari acara bisnis yang akan dihadiri Prabowo pada hari berikutnya.
“Besok, saya akan menghadiri acara bisnis lain yang akan menyaksikan pertukaran kesepakatan, membawa hingga US$15 miliar ke perekonomian kita,” ia menambahkan.
Kesepakatan investasi berpotensi memperbesar pembentukan modal dan mendukung ekspansi kapasitas produksi. Jika proyek-proyeknya benar-benar dilaksanakan, dampak lanjutan dapat mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa lokal, serta peluang bagi pemasok domestik untuk masuk ke rantai pasok.
“Pencapaian itu memperkuat pandangan Indonesia bahwa APEC merupakan kekuatan untuk kemakmuran,” pungkasnya.
Ia juga menyoroti peran forum tersebut dalam mendorong perdamaian dan stabilitas dunia. Dengan demikian, APEC diposisikan bukan hanya sebagai tempat mempromosikan peluang bisnis, tetapi juga sebagai ruang diplomasi yang dapat mendukung iklim ekonomi yang lebih stabil.
