Kemkomdigi Fokus Mitigasi Ancaman Serangan Siber

ASIAWORLDVIEW – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah proaktif dalam memitigasi ancaman serangan siber yang belakangan ini disinyalir meningkat secara global dan menyasar layanan-layanan digital pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan Inspeksi Paket Mendalam (Deep Packet Inspection/DPI), sebuah teknologi yang memungkinkan pemantauan dan penyaringan lalu lintas data secara lebih mendetail untuk mendeteksi anomali yang berpotensi menjadi serangan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pertahanan berlapis yang tidak hanya mengandalkan firewall konvensional, tetapi juga analisis konten paket data secara real-time.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan bahwa pihaknya tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman tersebut. Infrastuktur digital pemerintah merupakan aset strategis yang harus dilindungi dari berbagai bentuk serangan siber, mulai dari DDoS hingga eksploitasi celah keamanan.

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Fokus Perluas Infrastruktur, Kemkomdigi Usul Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun Tahun 2027

Mitigasi yang disiapkan Kemkomdigi sejalan dengan Security Advisory dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dirilis pada 8 November 2026. Tindak lanjut yang diambil meliputi penerbitan tiga surat imbauan yang ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat yang mengelola nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat. Surat tersebut meminta pengelola sistem untuk melakukan penguatan pengamanan, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.

Informasi dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar di media sosial dan disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Dalam Security Advisory BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, dinyatakan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi.

Langkah antisipatif tetap diperlukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai meliputi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.

Dari perspektif teknologi, serangan DDoS dan defacement merupakan ancaman yang paling umum dihadapi layanan publik digital. DDoS bekerja dengan membanjiri server dengan lalu lintas data palsu hingga layanan menjadi tidak dapat diakses, sementara defacement mengubah tampilan situs resmi untuk menyampaikan pesan tertentu atau merusak kredibilitas instansi. Pembajakan DNS, di sisi lain, mengalihkan domain resmi ke server milik penyerang, sehingga pengguna yang mengakses alamat yang tampak sah justru diarahkan ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri kredensial. Phishing dan penyebaran informasi palsu melengkapi spektrum ancaman dengan memanfaatkan faktor manusia sebagai titik terlemah dalam rantai keamanan.

Kemkomdigi meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan defense in depth yang menekankan pentingnya lapisan pertahanan berlapis, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Autentikasi akun administrator, misalnya, menjadi krusial karena akun dengan hak akses tinggi sering menjadi target utama penyerang untuk mendapatkan kendali atas sistem.

Selain instansi pemerintah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Jangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Pastikan selalu mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi. Imbauan ini penting mengingat serangan phishing sering kali menyamar sebagai komunikasi resmi untuk mencuri data pengguna.