ASIAWORLDVIEW – Senator Amerika Serikat dari Wyoming, Cynthia Lummis, menilai kegagalan pengesahan CLARITY Act membuat perusahaan kripto tidak memiliki landasan hukum yang memadai untuk segera menahan aset mencurigakan. Ia menunjuk peretasan Binance senilai sekitar US$6,3 miliar sebagai contoh risiko yang, menurutnya, bisa ditangani lebih cepat jika aturan tersebut berlaku.
Insiden Binance dilaporkan terjadi pada 29 Oktober 2026 dan disebut sebagai salah satu pencurian kripto terbesar yang pernah terjadi. Dalam unggahan di X pada hari berikutnya, Lummis berpendapat bahwa CLARITY Act akan memberi perusahaan kripto perlindungan hukum untuk menahan transaksi mencurigakan ketika diminta aparat penegak hukum. Inti argumennya: dalam kasus seperti ini, keterlambatan bertindak dapat membuat aset semakin sulit dipulihkan.
Menurut laporan yang tersedia, sekitar US$6,3 miliar aset terdampak dalam insiden tersebut. Binance menyatakan kunci privat tidak bocor dan mengaitkan peretasan dengan laptop milik seorang insinyur DevOps yang telah dikompromikan. Kelompok Lazarus Korea Utara, khususnya unit TraderTraitor, disebut oleh sejumlah perusahaan analisis blockchain sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab. Atribusi semacam ini tetap perlu dibedakan dari kesimpulan resmi penyelidikan.
Sejumlah penerbit stablecoin kemudian mengambil tindakan pembekuan. Ripple dilaporkan membekukan sekitar US$200 juta RLUSD, Tether menghentikan sekitar US$1,57 miliar USDT, sementara Circle memblokir lebih dari US$800 juta USDC. Binance menyebut total aset yang dibekukan melalui koordinasi dengan mitra mencapai sekitar US$3 miliar. Perusahaan juga menyatakan akan menanggung kerugian tersisa melalui dana SAFU dan cadangan internalnya.
Baca Juga: Binance Percepat Pemulihan Pasca-Peretasan: 90% Kerugian Tertutup
Respons tersebut menjadi bagian penting dari perdebatan. Penerbit stablecoin dapat memiliki kendali teknis untuk membekukan token tertentu, tetapi kewenangan dan tanggung jawab bursa kripto tidak selalu sama. Lummis berargumen bahwa undang-undang yang jelas akan membantu perusahaan bertindak tanpa menghadapi risiko gugatan yang sama besar ketika mereka menahan aset berdasarkan dugaan wajar adanya aktivitas ilegal.
Lummis menyebut bursa seperti Binance akan masuk dalam kategori “covered person”, atau penyedia layanan aset digital, di bawah rancangan aturan tersebut. Menurut tafsirnya, status itu akan memberi perusahaan kewenangan untuk menahan aset sementara dan menyediakan perlindungan tanggung jawab perdata saat tindakan dilakukan atas dasar keyakinan yang wajar bahwa aset berkaitan dengan aktivitas ilegal.
Namun, ketentuan itu menjadi bahan perdebatan. Amanda Fischer dari Better Markets menolak anggapan bahwa perusahaan dapat membekukan aset begitu saja, dengan menekankan perlunya perintah pengadilan. Lummis kemudian menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah kewenangan penahanan sementara dan perlindungan hukum yang secara khusus diatur dalam undang-undang—bukan sekadar praktik sukarela antarperusahaan.
Klaim bahwa CLARITY Act pasti akan mencegah atau mengurangi kerugian dalam peretasan Binance belum dapat dipastikan. Dampaknya akan bergantung pada rumusan akhir aturan, prosedur yang berlaku, serta seberapa cepat perusahaan menerima informasi dan dapat mengidentifikasi aset terkait.
CLARITY Act telah disetujui DPR AS dan melewati Komite Perbankan Senat. Namun, pada 15 September 2026, rancangan tersebut gagal melewati pemungutan suara prosedural di Senat dengan hasil 49–50, jauh dari 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan melalui prosedur tersebut.
Gedung Putih dan Lummis menyalahkan Partai Demokrat atas kegagalan itu, sementara perdebatan mencakup sejumlah isu—antara lain ketentuan etika, pendanaan penegakan hukum, DeFi, dan upaya menangani keuangan ilegal. Sejumlah senator Demokrat kemudian membuka kembali pembicaraan, tetapi perhatian juga bergeser ke kemungkinan pembuatan aturan oleh SEC dan CFTC menggunakan kewenangan yang sudah ada.
Kegagalan rancangan tersebut turut menjadi kabar penting bagi pasar dan industri. Artikel sumber menyebut ETF spot Bitcoin mencatat arus keluar US$450 juta pada hari yang sama, sementara Coinbase memangkas anggaran lobi kuartal ketiga setelah pemungutan suara Senat. Meski demikian, kedua perkembangan itu tidak serta-merta membuktikan bahwa kegagalan CLARITY Act menjadi penyebab langsung perubahan arus dana atau strategi perusahaan.
