ASIAWORLDVIEW – Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC Thailand) tengah mengusulkan kebijakan baru yang memungkinkan perantara memfasilitasi akses investor ritel ke derivatif aset digital luar negeri. Dalam rancangan aturan tersebut, produk yang diperbolehkan harus memiliki karakteristik serupa dengan derivatif kripto yang sudah diperdagangkan di Thailand, baik dari sisi aset dasar, jangka waktu, leverage, maupun metode penyelesaian.
Berdasarkan usulan tersebut, produk yang memenuhi syarat harus mirip dengan derivatif kripto yang diperdagangkan di Thailand, termasuk aset dasarnya, jangka waktu, leverage, dan metode penyelesaiannya. Produk-produk tersebut juga harus diperdagangkan di bursa yang menggunakan pihak ketiga sentral (central counterparty) untuk kliring dan diawasi oleh otoritas pengawas yang tergabung dalam kelompok regulasi atau bursa internasional tertentu.
Konsultasi ini menandai langkah terbaru Thailand dalam upaya memasukkan produk-produk yang terkait dengan kripto ke dalam pasar modal yang diatur. SEC secara resmi menetapkan mata uang kripto dan token digital sebagai aset dasar derivatif yang diperbolehkan dalam pemberitahuan tertanggal 5 Maret dan sedang mendiskusikan spesifikasi kontrak potensial dengan Bursa Berjangka Thailand.
Baca Juga: Kerangka Regulasi Baru Rusia Dorong Pinjaman Kripto Sberbank
Sementara itu, derivatif kripto yang tidak memenuhi syarat yang diusulkan hanya dapat ditawarkan kepada investor institusional. Regulator tersebut menyatakan bahwa institusi lebih mampu menilai dan mengelola produk-produk yang kompleks dan berisiko tinggi.
Aturan yang berlaku saat ini mengizinkan perantara untuk memfasilitasi investasi derivatif luar negeri bagi klien ritel dan klien dengan kekayaan bersih tinggi hanya jika produk tersebut mirip dengan yang diperdagangkan di dalam negeri. Menurut SEC, derivatif kripto luar negeri memerlukan aturan khusus karena struktur dan tingkat risikonya bervariasi.
Namun, derivatif kripto luar negeri yang tidak memenuhi kriteria hanya akan ditawarkan kepada investor institusional, karena dianggap lebih mampu mengelola risiko produk kompleks. Konsultasi publik atas usulan ini dibuka hingga 30 September 2026, meski belum ada jadwal pasti kapan aturan baru tersebut akan diimplementasikan.
