ASIAWORLDVIEW – Pungutan liar (pungli) telah menjadi salah satu hambatan utama dalam menarik investasi ke Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Praktik ini meningkatkan biaya berbisnis secara signifikan dan menciptakan lingkungan usaha yang tidak kondusif, terutama di tingkat daerah. Investor kerap menghadapi tekanan dari oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, yang menuntut pembayaran ilegal untuk kelancaran operasional atau perizinan.
Wakil Menteri Investasi dan Pengembangan Hilir, Todotua Pasaribu, mengidentifikasi pemerasan sebagai hambatan utama bagi iklim investasi Indonesia, dengan mengutip dampaknya terhadap biaya produksi dan daya saing harga.
“Pemerasan menambah 5 hingga 30 persen pada biaya variabel. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat, tetapi juga oleh birokrat dan pejabat negara,” katanya di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga: Dugaan Intimidasi dan Pemerasan terhadap Investor China, Kadin Pusat Langsung Bertindak Tegas
Di kawasan industri, pungli bahkan disertai intimidasi dan blokade, yang mengganggu distribusi barang dan menimbulkan kerugian finansial. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan birokrasi, tetapi juga menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain yang menawarkan iklim investasi lebih transparan dan efisien. Oleh karena itu, pemberantasan pungli dan penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah krusial untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah menawarkan insentif seperti libur pajak, tunjangan, dan potongan pajak, ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menghilangkan praktik semacam itu. Selain itu, meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor.
“Jika biaya-biaya ini terus berlanjut, kita semua akan rugi,” tambahnya.
Ia juga mencatat upaya pemerintah untuk memperkuat sumber daya manusia dan mengelola sumber daya alam secara strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan global. Ia juga mendesak masyarakat untuk mempertahankan kepercayaan terhadap pemerintah, dengan peringatan bahwa kerusuhan dapat merusak kepercayaan investor.
