ASIAWORLDVIEW – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) baru saja menuntaskan penyelenggaraan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 pada Sabtu, 1 Agustus lalu, di Balai Kartini, Jakarta. Dengan mengusung tema “It’s Time to Deliver!”, gelaran tahun kelima ini bukan sekadar forum diskusi biasa.
Ini adalah seruan keras bahwa komitmen iklim, baik global maupun nasional—harus segera beranjak dari panggung retorika menuju panggung aksi nyata. Di tengah gejolak geopolitik yang memecah perhatian dan tekanan ekonomi global yang kian membelenggu, transisi menuju emisi nol bersih (net-zero) tidak lagi bisa dipandang sebagai agenda jangka panjang yang bisa ditunda
“Kebutuhan mendesak yang menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga daya saing ekonomi, serta menjamin keamanan sebuah bangsa. Ambisi besar hanya akan membawa perubahan bermakna jika dibarengi dengan implementasi yang kredibel dan konsisten. Kini, saatnya seluruh elemen, pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil—bergerak secara simultan menuju hasil yang terukur dan berdampak nyata,” sebut Ketua dan Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal.
Dino Patti Djalal juga menegaskan bahwa perubahan iklim adalah kekuatan paling fundamental yang menentukan nasib umat manusia, melampaui segala aspek kehidupan. Mulai dari kesehatan, politik, perdamaian, keamanan, ekonomi, industri, migrasi, hingga ketersediaan pangan, energi, dan air.
Baca Juga: Kolaborasi Ferrero dan EIIS: Generasi Kini Harus Bertindak, Keberlanjutan Tanggung Jawab Kita
“Perubahan iklim adalah titik buta terbesar dalam urusan dunia saat ini, yang kerap terabaikan di tengah hiruk-pikuk perang, persaingan geopolitik, dan sengketa dagang,” ia menambahkan.
Ia juga mengajukan lima agenda prioritas yang harus segera diwujudkan Indonesia sebagai bentuk aksi nyata. Pertama, merealisasikan target ambisius 100 Gigawatt (GW) energi surya yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dino menyoroti bahwa bauran energi terbarukan (EBT) Indonesia saat ini masih stuck di kisaran 11-12 persen, jauh dari target 23 persen yang pernah ditetapkan.
Namun, ia optimistis bahwa target 100 GW dapat dicapai dalam waktu tiga hingga empat tahun, mengingat China mampu membangun kapasitas serupa hanya dalam enam bulan. Proyek percontohan pertama pun disebut akan segera dimulai dalam beberapa pekan ke depan.
Sementara itu, Retno Marsudi, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, menyoroti bahwa ketahanan air adalah fondasi yang tidak terpisahkan dari transisi menuju net-zero. Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim berfungsi sebagai “threat multiplier” yang memperparah krisis air global.
“Data yang mengkhawatirkan: lebih dari 2,2 miliar orang atau satu dari empat penduduk dunia tidak memiliki akses air minum yang aman, sementara 3,5 miliar orang kekurangan akses sanitasi yang layak, dan sekitar 4 miliar orang menghadapi kelangkaan air yang parah. Untuk mencapai target SDG 6 pada 2030, Indonesia perlu meningkatkan kecepatan pencapaiannya secara drastis, delapan kali lipat untuk pengelolaan air minum, enam kali lipat untuk sanitasi, dan dua kali lipat untuk layanan kebersihan dasar,” sebut Retno Marsudi.
