ASIAWORLDVIEW – Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dipandang sebagai langkah penting dalam mendorong pertumbuhan kripto yang berkelanjutan di Indonesia. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi aset digital, termasuk cryptocurrency, dengan memperjelas peran otoritas pengawas, mekanisme perlindungan konsumen, serta standar transparansi bagi pelaku usaha di sektor kripto.
Dengan adanya revisi ini, ekosistem kripto diharapkan dapat berkembang lebih sehat karena investor merasa lebih aman bertransaksi, sementara perusahaan penyedia layanan kripto memiliki pedoman yang jelas untuk beroperasi sesuai aturan. Selain itu, revisi UU P2SK juga membuka peluang integrasi kripto dengan sistem keuangan nasional, misalnya melalui pengembangan teknologi blockchain untuk mendukung efisiensi transaksi dan inklusi keuangan.
“Kami menyambut positif pengesahan revisi UU P2SK sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola industri aset kripto di Indonesia. Saat ini, kami juga menunggu draf final didistribusikan kepada pelaku industri agar dapat melihat lebih rinci perubahan apa saja yang akan berdampak pada ekosistem,” CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah penting, dikutip Senin (15/6/2026).
Baca Juga: CFX Dorong Kepercayaan Industri Kripto di Indonesia
Dampak positif lainnya adalah meningkatnya minat investor asing yang melihat Indonesia sebagai pasar potensial dengan regulasi yang semakin matang. Dengan demikian, revisi UU P2SK bukan hanya memperkuat fondasi hukum, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan kripto yang lebih stabil, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.
Pelaku industri masih memerlukan kejelasan teknis terkait implementasi aturan baru tersebut. Hal itu dilakukan agar proses transisi regulasi berjalan efektif, tidak menimbulkan ketidakpastian, serta tetap mendukung inovasi di sektor aset digital. Tokocrypto, tambahnya, siap berkolaborasi dengan regulator dan para pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi regulasi berjalan optimal.
“Kami percaya regulasi yang kuat, jelas, dan adaptif akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan industri kripto Indonesia,” ia menambahkan.
