ASIAWORLDVIEW – Indonesia masih sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, dengan kontribusi sekitar 67% terhadap pasokan listrik nasional pada 2024. Ketergantungan ini menjadi tantangan besar bagi target transisi energi bersih dan komitmen net zero emission 2060.
Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Indonesia akan terus mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) untuk memastikan efisiensi energi dan menjaga agar harga listrik tetap terjangkau.
“Cadangan batu bara Indonesia yang besar menjadikan sumber daya ini sangat penting, terutama di tengah gangguan energi global yang terkait dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah,” ia mengatakan.
Namun Indonesia tidak dapat secara tiba-tiba meninggalkan batu bara. Apalagi dengan kondisi saat ini, konflik Timur Tengah hingga blokade Selat Hormuz, menyebabkan harga minyak global naik. Beberapa negara maju—termasuk Amerika Serikat dan sebagian negara-negara Eropa—kembali menggunakan batu bara untuk menjaga keamanan energi domestik.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Ada Penyesuaian Skema Pajak Kendaraan Listrik 2026, Bukan Kenaikan
“Sekarang Amerika Serikat mempertimbangkan batu bara sebagai opsi. Eropa juga, dengan beberapa negara meminta kami untuk memasok 20 juta ton per tahun,” katanya.
Bahlil menekankan bahwa efisiensi dan kepentingan nasional harus menjadi pedoman transisi energi Indonesia. Produksi batu bara Indonesia pada 2025 mencapai 790 juta ton—turun 5,5 persen dari target 2024 sebesar 836 juta ton, namun masih di atas target tahun ini sebesar 739,6 juta ton.
“Saya telah memutuskan, mari kita lanjutkan dengan batu bara. Ini adalah mode bertahan hidup. Kita berbicara tentang efisiensi, dan kita tidak boleh membebani rakyat kita dengan harga listrik yang tinggi,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, 514 juta ton (65,1 persen) dialokasikan untuk ekspor, sedangkan kewajiban pasar domestik (DMO) untuk sektor listrik dan non-listrik mencapai 254 juta ton (32 persen).
Transisi menuju energi terbarukan sudah dimulai, namun masih menghadapi hambatan investasi, teknologi, dan kebijakan. Untuk mencapai target net zero emission, Indonesia perlu mempercepat pemanfaatan EBT dan mengurangi ketergantungan pada PLTU secara bertahap.
