ASIAWORLDVIEW – Era baru dalam dinamika pasar kripto menunjukkan bahwa pengumuman politik dan kebijakan global kini memiliki pengaruh lebih besar terhadap pergerakan harga Bitcoin dibandingkan metrik internal tradisional. Misalnya, siklus empat tahunan halving.
Jika sebelumnya halving dianggap sebagai faktor utama yang menentukan tren naik-turun Bitcoin, kini sentimen pasar lebih cepat bereaksi terhadap isu geopolitik, regulasi, maupun kebijakan moneter dari negara-negara besar.
Hal ini menandakan pergeseran relevansi: Bitcoin tidak lagi semata-mata bergerak mengikuti mekanisme internalnya, melainkan semakin terintegrasi dengan konteks ekonomi dan politik global. Dengan demikian, siklus empat tahun yang dulu menjadi acuan investor mulai terkikis, digantikan oleh dinamika eksternal yang lebih kompleks dan sulit diprediksi.
Baca Juga: Bitcoin Tertahan di Resistensi Kritis, Diramalkan Tembus USD107.000
Meskipun saham naik pada tahun 2025, Bitcoin tertinggal, menunjukkan bahwa pasar kini lebih dipengaruhi oleh ekspektasi likuiditas dan timing kebijakan daripada selera risiko secara umum.
Dalam model empat tahun tradisional, awal 2026 biasanya menandai fase akhir atau pasca-puncak siklus. Namun, pergerakan harga menunjukkan investor menunda transisi ini, dengan sinyal kebijakan memiliki pengaruh lebih besar daripada siklus berbasis halving.
“Bitcoin bereaksi secara proaktif ketika pasar mengharapkan quasi-QE,” kata Ryan Yoon, analis senior di Tiger Research yang berbasis di Seoul, kepada Decrypt. “Karena Bitcoin sangat sensitif terhadap likuiditas, diharapkan ia akan memimpin pasar.”
Quasi-QE merujuk pada dukungan likuiditas yang disalurkan melalui saluran fiskal atau administratif yang menekan biaya pinjaman, tanpa pembelian aset formal oleh bank sentral.
Stimulus fiskal pra-pemilu dan batas-batas moneter yang kabur mendorong pergeseran ini, menciptakan latar belakang “penekanan keuangan” seperti yang dijelaskan dalam laporan Binance’s Full-Year 2025 and Themes for 2026.
Tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tekanan publik terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga. Kondisi ini bersama dengan intervensi kebijakan lainnya, telah semakin mengaburkan batas antara kebijakan fiskal, perdagangan, dan moneter, kata laporan tersebut.
Akibatnya, kebijakan AS cenderung menekan biaya pinjaman dan mengelola kondisi keuangan melalui ekspansi fiskal dan langkah-langkah administratif daripada pengetatan moneter konvensional.
