ASIAWORLDVIEW – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat atau AS saat ini sedang menjadi pusat perhatian karena menerima Undang-Undang GENIUS, sebuah regulasi penting yang telah disahkan Senat dan bertujuan mengatur stablecoin secara komprehensif. Namun, prosesnya tidak mulus—karena muncul ketegangan politik terkait kemungkinan penggabungan dengan Undang-Undang CLARITY, yang juga sedang dibahas di DPR dan fokus pada regulasi pasar aset digital secara lebih luas.
GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) menetapkan standar ketat untuk penerbit stablecoin, termasuk cadangan 1:1, audit rutin, dan kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang. Sementara itu, CLARITY Act bertujuan memperjelas peran SEC dan CFTC dalam mengawasi aset digital, serta memberikan kerangka hukum untuk token kripto non-stablecoin.
Presiden Trump secara terbuka mendorong DPR untuk segera meloloskan GENIUS Act tanpa perubahan, menolak upaya penggabungan dengan CLARITY yang dianggap bisa memperlambat proses.
Baca Juga: Anggota Senat AS Jadi Sorotan setelah Lakukan Transaksi Bitcoin USD500.000
Menurut posting X oleh jurnalis cryptocurrency yang berbasis di AS, Eleanor Terrett, Dewan Perwakilan Rakyat telah secara resmi menerima Undang-Undang GENIUS. Selanjutnya, DPR akan membahas dan melakukan pemungutan suara untuk RUU stablecoin versi Senat.
Minggu lalu, Senat meloloskan GENIUS Act dengan hasil voting 68-30 dengan dukungan bipartisan yang sangat besar. Sejalan dengan peraturan yang ada, RUU stablecoin akan dibawa ke DPR untuk dipertimbangkan, dan jika disahkan tanpa amandemen, RUU tersebut akan diteruskan ke presiden untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Namun, anggota DPR yang penting berusaha untuk menggabungkan RUU yang baru saja diterima dengan RUU struktur pasar – CLARITY Act. Terrett mengungkapkan bahwa anggota mayoritas GOP, Tom Emmer, memimpin upaya untuk menggabungkan GENIUS Act dengan CLARITY Act menjelang pemungutan suara.
