ASIAWORLDVIEW – Aktivitas tambang di beberapa pulau, seperti Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran, telah menyebabkan deforestasi lebih dari 500 hektar hutan, serta sedimentasi yang berpotensi merusak terumbu karang.
Pemerintah dan berbagai organisasi lingkungan kini berupaya mengembalikan keseimbangan ekosistem dengan program reklamasi dan rehabilitasi hutan, serta meningkatkan promosi wisata bahari. Menteri Pariwisata juga mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menangani dampak tambang dan memastikan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat.
Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi masyarakat lokal.
Bupati Raja Ampat, Papua Barat Daya, Orideko Burdam mengatakan bahwa arah dan prioritas pembangunan di kawasan Raja Ampat adalah pengembangan pariwisata bukan pertambangan nikel.
“Raja Ampat adalah kawasan wisata, seperti itu. Raja Ampat terkenal bukan karena tambang tetapi pariwisatanya,” jelas Orideko Burdam di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.
Baca Juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Atasi Pertambangan Nikel di Raja Ampat Secara Objektif
Hal ini, kata dia, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki Raja Ampat, seperti keindahan alam dan biodiversitas laut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia yakin bahwa dengan fokus pada pembangunan pariwisata, diharapkan Raja Ampat dapat menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Saya berharap pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Raja Ampat,” harapnya.
Dia mengatakan polemik penolakan perusahaan tambang nikel di Raja Ampat menunjukkan komitmen masyarakat untuk menjaga ekosistem alam yang menunjang keberlangsungan pariwisata di Raja Ampat tetap terjaga.
