ASIAWORLDVIEW – Kondisi ekonomi dan isu korupsi terus menjadi duri dalam daging bagi masyarakat Indonesia. Laporan terbaru dari National Kawula Survey (NKS) kuartal kedua 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) menunjukkan bahwa isu ekonomi dan korupsi mendominasi prioritas utama masyarakat.
Kondisi ekonomi dan isu korupsi memang menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia saat ini. Menurut survei terbaru, 52% masyarakat menganggap ekonomi sebagai isu paling krusial, terutama terkait pengangguran dan mahalnya harga bahan pokok. Sementara itu, 48% masyarakat menyoroti maraknya praktik korupsi, yang semakin mendapat perhatian akibat banyaknya kasus yang terungkap dalam beberapa bulan terakhir.
Sejak awal tahun, ekonomi konsisten menempati posisi teratas sebagai isu paling penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pada Q2 2025, 52% masyarakat menganggap isu ini krusial, walaupun angka ini menurun dibandingkan Q1 2025 (60%). Fokus terhadap isu ekonomi ini secara signifikan dirasakan oleh masyarakat di Jawa (62%) dibandingkan pulau lainnya.
Korupsi memiliki dampak besar terhadap ekonomi, termasuk menghambat investasi, merusak iklim bisnis, dan memperburuk ketimpangan sosial. Transparency International mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 37 dari 100, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemberantasan, korupsi tetap menjadi tantangan serius.
Baca Juga: Wapres Gibran: Pemerintah Gencar Bangun Ekonomi Syariah demi Rakyat
Pemerintah terus berupaya menangani kedua isu ini melalui berbagai kebijakan dan reformasi, tetapi tantangan masih besar.
Temuan ini menyajikan gambaran yang tajam mengenai sentimen publik di tengah dinamika kebijakan dan berbagai kasus yang mencuat belakangan ini. Kondisi tersebut menjadi pemicu utama menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Selain ekonomi, isu korupsi juga mendapatkan kenaikan perhatian dari kuarter sebelumnya. Maraknya praktik korupsi (48%) disorot dan menjadi isu yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Fenomena ini disinyalir merupakan respons terhadap maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang membanjiri ruang publik beberapa bulan terakhir.
Transparency International Indonesia menilai temuan ini perlu diwaspadai. Pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi seharusnya dapat menyakini publik akan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ketika pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi justru disorot negatif, maka hampir pasti ada kesalahan dalam cara pemerintah memberantas korupsi.
