ASIAWORLDVIEW – Pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran. Industri perhotelan di Indonesia mengalami dampak signifikan, terutama dalam penurunan tingkat hunian hotel di berbagai daerah. Kebijakan ini, yang mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, dan kegiatan pemerintahan di hotel, berdampak langsung terhadap okupansi hotel, khususnya di kota-kota yang selama ini mengandalkan sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) sebagai sumber pendapatan utama.
Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Dr. I Gede Arya Pering Arimbawa, S.TrPar., MSi., CHA., CHIA, menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh DPP IHGMA pada Februari 2025 terhadap 315 hotel, tingkat hunian secara nasional mengalami penurunan rata-rata sebesar 10% hingga 20% atau setara dengan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp500 juta hingga Rp1 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis, menunjukkan tren penurunan okupansi paling signifikan.
Baca Juga: Berkunjung ke Hotel dengan Nuansa Jawa Kental di Semarang
“Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) memang menjadi salah satu dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap industri perhotelan. Dengan berkurangnya kegiatan pemerintah seperti seminar, konferensi, dan perjalanan dinas, banyak hotel mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis. Hal ini memaksa manajemen hotel untuk melakukan langkah-langkah efisiensi, termasuk pengurangan jumlah karyawan,” ia mengatakan.
Beberapa hotel telah melakukan PHK dan yang lainnya tengah mempertimbangkan langkah ini jika situasi tidak membaik. Namun, banyak hotel juga berusaha keras untuk menghindari PHK dengan mencari sumber pendapatan alternatif, seperti menawarkan paket-paket promosi khusus, mengadakan acara komunitas, dan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta.
Dalam menghadapi tantangan ini, pelaku industri perhotelan mulai menerapkan berbagai langkah strategis untuk mempertahankan bisnis. Misalnya dengan mengurangi arga atau memberikan diskon, tapi tidak bisa dilakukan terus meneru.
“Kami harus mengubah strategi bisnis agar tetap bertahan, namun proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat,” ujarnya.
IHGMA berharap pemerintah bisa memberikan keringanan terhadap hotel yang terdampak. Misalnya, memberikan keringanan pajak. Langkah itu diperkirakan bisa membantu hotel “bertahan hidup”.
