ASIAWORLDVIEW – Hukum transaksi kripto menjadi perdebatan, khususnya bagi umat Muslim. Islam menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam transaksi. Aset kripto yang tidak memiliki kejelasan atau mengandung unsur penipuan dapat dianggap tidak halal.
Perdagangan kripto mirip dengan perjudian atau spekulasi karena nilai asetnya yang sangat fluktuatif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya unsur riba dan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Namun sejumlah pandangan berpendapat bahwa trading kripto bisa dianggap halal jika dilakukan dengan transparan dan jelas.
Baca Juga: Bos Tokocrypto Ramalkan Industri Kripto di Indonesia Makin Cerah
Di situs resminya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan telah mengeluarkan fatwa terkait perdagangan aset kripto. MUI menyatakan bahwa trading kripto dapat dianggap halal jika memenuhi beberapa syarat, seperti transparansi dalam transaksi, kejelasan, serta tidak ada unsur penipuan atau riba.
Selain itu, aset kripto harus memenuhi kriteria sebagai aset yang sah dan tidak mengandung unsur spekulasi atau perjudian yang tinggi. Namun beberapa ulama berpendapat bahwa aset kripto tidak memiliki nilai intrinsik karena tidak didukung oleh aset fisik atau pemerintah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Mengutip dari laman resmi Unair, crypto mengandung unsur gharar (jual beli yang tidak jelas/mengandung spekulasi) dan dharar (transaksi yang dapat merugikan orang lain). Selain itu, crypto juga bertentangan dengan undang-undang dan regulasi yang ada.
