ASIAWORLDVIEW – Media memainkan peran penting dalam membentuk cara masyarakat memahami keberagaman, disabilitas, kesetaraan, dan kepemimpinan. Ketika pemberitaan atau narasi publik cenderung menstigma kelompok tertentu, dampaknya bukan hanya sosial, tetapi juga psikologis—mulai dari rasa terpinggirkan, kecemasan, depresi, hingga penurunan kualitas hidup. Sebaliknya, ketika media menghadirkan perspektif inklusif secara konsisten, dapat berkontribusi pada literasi kesehatan mental, pengurangan stigma, dan perluasan akses terhadap dukungan yang setara.
Dalam lanskap media Indonesia, kehadiran INKLUSIFA sebagai anggota baru Koalisi Media Alternatif (KOMA) memperlihatkan satu hal yang jarang dibahas secara serius di ruang publik mengenai inklusivitas. Bukan sekadar isu sosial atau kebijakan organisasi, melainkan juga persoalan kesehatan.
Peluncuran INKLUSIFA yang dikemas melalui INKLUSIFA TALK bertema “Inclusive Leadership: Strategi Memimpin dalam Keragaman untuk Membangun Organisasi Inklusif” pada Jumat, 25 September 2026, di ALP HUB, GAMA TOWER, Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi penanda arah media ini.
Pemimpin Redaksi INKLUSIFA, Devi P. Wihardjo, menyatakan, Jumat (25/9/2026), INKLUSIFA hadir sebagai media dengan perspektif inklusi yang berpihak pada keragaman untuk kemanusiaan. Ruang editorialnya diarahkan untuk mempertemukan berbagai suara—pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, profesional, pemimpin organisasi, hingga masyarakat—dalam membicarakan tantangan dan peluang membangun lingkungan yang lebih inklusif.
Baca Juga: Kholidin, Atlet Panahan Para yang Mengandalkan Gigi sebagai Senjata Utama
“Pendekatan lintas sektor semacam ini relevan karena kesehatan tidak pernah berdiri sendiri. Ini dipengaruhi oleh kebijakan, budaya kerja, akses pendidikan, dan rasa aman di ruang publik. Media yang membuka dialog semacam itu dapat menjadi jembatan antara pengalaman individu dan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan,” ia mengatakan.
Momentum peluncuran juga ditandai dengan terbitnya buku seri pertama INKLUSIFA berjudul “Inclusive Leadership: Strategi Memimpin dalam Keragaman untuk Membangun Organisasi Inklusif”. Dalam buku itu, ditekankan bahwa inklusi bukan sekadar memasukkan individu ke dalam sistem yang sudah ada. Inklusi menuntut perubahan pada sistem, budaya, kebijakan, dan cara organisasi bekerja agar dapat mengakomodasi keberagaman yang ada.
Lely Wahyuniar, Board Founder INKLUSIFA sekaligus Leadership Coach dan penulis buku tersebut, menyoroti bahwa banyak organisasi atau perusahaan memiliki anggota beragam tetapi tidak benar-benar inklusif. Kondisi ini dapat memicu favoritisme dan menciptakan iklim kerja yang tidak nyaman.
“Lingkungan kerja yang tidak inklusif dapat menjadi sumber stres kronis. Stres yang berkepanjangan meningkatkan risiko gangguan tidur, kecemasan, depresi, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, kepemimpinan yang inklusif dapat menciptakan rasa aman psikologis, memperkuat rasa memiliki, dan mendukung pemulihan kesehatan mental karyawan,” jelasnya.
Sementara, Yan Wibisono, Associate Director of Human Resources & General Service pada salah satu perusahaan fast food terbesar di Indonesia. Ia menyebut bahwa perusahaannya menerapkan ruang kerja inklusif, menerima karyawan disabilitas, dan membuat fungsi Human Resource benar-benar menggali bakat karyawan. Ia juga menyoroti pentingnya Key Performance Indicator (KPI) yang inklusif, karena perusahaan sering menerapkan penyamarataan atas nama keadilan tanpa memahami hambatan dan tantangan setiap individu.
Kehadiran pemerintah dalam momentum ini, antara lain Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Deka Kurniawan, menambah dimensi kebijakan pada diskusi. Ia menyambut baik diskusi tersebut dan menilai bahwa sejauh ini belum banyak platform media yang fokus menghadirkan cerita tentang budaya pikir masyarakat Indonesia. Menurutnya, berpikir inklusif mulai dari diri sendiri juga merupakan bentuk kemanusiaan yang utuh.
Hadir pula perwakilan dari Komisi Nasional Perempuan, Koalisi Media Alternatif, UNICEF, Kadin Indonesia, Remark Asia, BPOM, dan akademisi. Dalam kerangka kesehatan publik, kolaborasi semacam ini penting karena kebijakan inklusif membutuhkan data, bukti, dan pemahaman tentang kebutuhan kelompok rentan. Tanpa itu, program kesehatan dan perlindungan sosial berisiko tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
