ASIAWORLDVIEW – Bank Indonesia memberikan tanggapan mengenai QRIS dan GPN yang menjadi sorotan bagi Amerika Serikat (AS). Transaksi digital dan kewenangan keungan di Indonesia dianggap mengganggu ekonomi global.
Wakil Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Damayanti menyatakan keterbukaan untuk bermitra dengan negara mana pun, termasuk Amerika Serikat (AS). Menurutnya, negosiasi QRIS (Kode QR Standar Indonesia) terbuka.
Ia menyebutkan kolaborasi dengan negara -negara lain dalam hal QR dan pembayaran cepat lainnya sangat tergantung pada kesiapan timbal balik antara negara-negara yang berpartisipasi. Misalnya, Thailand dan Malaysia yang sudah bekerja sama dengan Indonesia.
Baca Juga: Trump Gusar Keberadaan QRIS dan GPN, Dianggap Ganggu Dinamika Ekonomi Global
“Jika kedua negara siap, mengapa kita tidak bekerja sama?” ia menyatakan.
Selain itu, ia mencatat bahwa instrumen pembayaran non-tunai lainnya, seperti kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa keuangan AS, yaitu Visa dan MasterCard, masih diminati dan tetap dominan di sektor pembayaran non-tunai Indonesia.
“Sampai sekarang, kartu kredit dengan Visa dan Mastercard masih mendominasi di Indonesia. Tidak ada masalah dengan itu,” tegasnya.
Visa dan Mastercard masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia, terutama untuk transaksi lintas negara dan kartu kredit. Meskipun pangsa pasar global mereka telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, nilai transaksi mereka di Indonesia tetap tinggi. Pada tahun 2023, Visa mencatat transaksi sebesar USD76,12 miliar, sementara Mastercard mencapai USD72,6 miliar.
