ASIAWORLDVIEW – BAPPEBTI baru mengeluarkan peraturan baru yang semakin memperkuat regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia. Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 ini mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2021.
Fungsinya melindungi kepentingan para pelaku pasar dan konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil atau penipuan. BAPPEBTI, atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur perdagangan berjangka dan komoditi. Mendorong pertumbuhan pasar berjangka dan komoditi yang transparan dan efisien.
CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menyatakan bahwa langkah BAPPEBTI untuk memperkuat pengawasan. Hal yang positif bagi perkembangan industri kripto di Indonesia.
“Kami mendukung penuh peraturan ini, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto akan semakin meningkat dengan adanya sistem pengawasan yang lebih transparan dan ketat. Namun, agar lebih efektif dan mendukung pertumbuhan pasarl, diperlukan adanya insentif tambahan serta tindakan tegas dalam penerapannya,” kata Iqbal, dikutip Asiworldview.com, Minggu (20/10).
Baca Juga: Lindungi Konsumen, BAPPEBTI Awasi Ketat Pasar dan Transaksi Kripto di Indonesia
Ia juga menambahkan bahwa Tokocrypto, sebagai salah satu platform yang telah mendapatkan lisensi PFAK, telah berkomitmen untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan terus berinovasi dalam menyediakan layanan terbaik bagi para penggunanya. Peraturan baru yang dikeluarkan Bappebti ini adalah langkah maju dalam menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih aman dan transparan di Indonesia.
“Regulasi dan perizinan dari pihak berwenang memberikan rasa aman baik, bagi investor maupun pelaku usaha. Ini memastikan bahwa platform-platform yang beroperasi memenuhi standar keamanan, transparansi, dan kepatuhan hukum yang diperlukan. Dengan peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar kripto akan semakin kuat, sekaligus membuka peluang bagi inovasi dan pertumbuhan industri ini di masa depan,” tutur Iqbal.
Tantangan utama yang dihadapi pada CPFAK untuk mendapatkan izin PFAK meliputi beberapa aspek penting, seperti pemenuhan kewajiban modal dan standar keamanan. Hambatan dari sisi biaya operasional dan administratif.
Proses perizinan dapat memerlukan investasi yang signifikan, terutama untuk memastikan pemenuhan syarat teknis dan operasional yang diawasi oleh regulator. Beberapa pelaku usaha mungkin menghadapi tantangan dalam memahami aturan yang berlaku atau perubahan regulasi di sektor kripto.
“Proses ini bisa mempengaruhi kecepatan inovasi, karena perusahaan harus memastikan setiap produk dan layanan baru sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Namun, bagi perusahaan yang berhasil memenuhi semua persyaratan, perizinan ini juga bisa memberikan kepercayaan yang lebih tinggi dari investor dan pengguna, yang melihat adanya jaminan keamanan serta transparansi yang diawasi secara resmi oleh pemerintah,” pungkas Iqbal.
BAPPEBTI juga mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan perdagangan berjangka, termasuk bursa berjangka dan lembaga kliring. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perdagangan berjangka dan komoditi. Menyediakan informasi terkait pasar berjangka dan komoditi untuk mendukung pengambilan keputusan.
