ASIAWORLDVIEW – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax memicu gelombang dampak yang menjalar luas dan kompleks di tengah masyarakat. Hal itu terjadi karena bahan bakar dengan nilai oktan 92 ini bukan sekadar komoditas bagi pemilik kendaraan pribadi, melainkan juga menjadi penanda biaya logistik dan ekspektasi inflasi.
Secara langsung, pemilik mobil bermesin bensin modern yang disarankan menggunakan Pertamax akan merasakan beban pengeluaran harian dan bulanan yang membengkak. Biaya perjalanan ke kantor, antar-jemput anak, hingga mobilitas usaha kecil seperti ojek online dan taksi langsung naik. Kemudian memaksa mereka menyesuaikan anggaran rumah tangga dengan mengurangi pos belanja lain, seperti rekreasi, tabungan, atau konsumsi tersier.
Tekanan ini mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Alhasil memperparah antrean dan potensi kelangkaan di SPBU, sekaligus membebani anggaran negara karena volume subsidi yang membengkak di luar perhitungan.
Baca Juga: BBM Naik Lagi, Harga Pertamax Meroket
Sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kendaraan roda dua atau roda empat berbahan bakar Pertamax, misalnya kurir, penjual makanan keliling, dan jasa pengiriman barang, langsung dihadapkan pada dilema, antara menaikkan harga jual yang berisiko menurunkan daya beli konsumen, atau menekan margin laba yang sudah tipis.
Harga Pertamax juga mendorong inflasi dari sisi penawaran karena biaya distribusi barang dan jasa naik. Barang kebutuhan pokok seperti sayur, telur, dan daging yang harus diangkut dari sentra produksi ke pasar mengalami kenaikan harga karena ongkos truk atau pikap naik, meskipun kendaraan logistik besar biasanya menggunakan solar, rantai distribusi terakhir sering kali melibatkan armada bensin.
Efek domino ini menciptakan inflasi yang menghantam seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga miskin yang bahkan tidak memiliki kendaraan bermotor, karena harga pangan, tarif angkutan umum, dan biaya jasa merangkak naik.
Kebijakan penyesuaian harga Pertamax yang mengikuti harga keekonomian bisa menjadi momentum untuk mendorong transisi ke kendaraan listrik atau transportasi publik yang lebih efisien, namun bagi rumah tangga yang belum siap secara finansial, efek jangka pendeknya adalah penurunan daya beli yang signifikan dan melebarnya ketimpangan.
Masyarakat di daerah kepulauan atau pelosok yang harga BBM-nya sudah lebih mahal karena biaya distribusi akan semakin tercekik karena harga Pertamax menjadi acuan markup pengecer. Kondisi ini mempertegas kesenjangan akses dan beban ekonomi antardaerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kenaikan harga BBM jenis Pertamax menyebabkan inflasi. Ia menekankan bahwa bahan bakar premium tersebut bukanlah faktor pendorong biaya transportasi inti.
“(Dampaknya terhadap inflasi) seharusnya relatif minimal, bukan? Karena Pertamax tidak digunakan untuk angkutan barang atau transportasi umum,” kata Menteri Purbaya. Namun ia tak menjelaskan lebih jauh mengenai kondisi tersebut.
