ASIAWORLDVIEW – Kejaksaan Agung saat ini tengah menyelidiki dugaan manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan sejumlah eksportir besar. Penyelidikan ini dilakukan karena adanya indikasi praktik pengaturan harga yang dapat merugikan negara serta mengganggu stabilitas pasar komoditas strategis tersebut.
“Saat ini kami sedang dalam tahap investigasi terkait dugaan manipulasi atau praktik transfer pricing,” kata Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung, di Jakarta.
Dugaan manipulasi harga ekspor CPO dianggap berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea keluar. Selain itu, menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha.
Baca Juga: Indonesia Teken Perjanjian Dagang Bebas dengan Euroasia, Ekspor Sawit Diuntungkan Tarif Nol
Langkah Kejaksaan Agung ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga transparansi perdagangan komoditas, melindungi kepentingan nasional, serta memastikan agar pelaku usaha menjalankan praktik bisnis sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Penyelidikan telah berlangsung selama sekitar satu bulan dan jaksa baru-baru ini menerima data tambahan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai 10 perusahaan yang diduga memanipulasi transaksi ekspor CPO,” ia menambahkan.
Pada tahap awal penyelidikan, Kejaksaan Agung memeriksa sedikitnya 10 perusahaan besar di sektor minyak sawit mentah (CPO) yang diduga terlibat dalam praktik penggelapan harga atau transfer pricing. Modus ini biasanya dilakukan dengan cara mengatur harga ekspor agar terlihat lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga beban pajak dan bea keluar yang dibayarkan menjadi lebih kecil.
Menariknya, indikasi serupa juga ditemukan di sektor batubara Indonesia, yang menunjukkan adanya pola berulang dalam komoditas strategis. Penyelidikan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik manipulasi harga, menjaga transparansi perdagangan, serta melindungi kepentingan nasional dari potensi kerugian besar.
