ASIAWORLDVIEW – Konflik yang meluas antara Amerika Serikat dan Iran pada awal 2026 membuat pemerintah Indonesia ikut siaga menghadapi dampak yang mungkin timbul. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah, terutama setelah operasi militer besar-besaran yang melibatkan Israel dan mengancam jalur strategis seperti Selat Hormuz, menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global dan stabilitas pasar keuangan internasional.
Pemerintah menyiapkan skenario terburuk, bertahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi jika eskalasi konflik meningkat.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Selasa (3/3/2026). Ia menegaskan bahwa APBN 2026 telah dirancang untuk tetap tangguh menghadapi gejolak global, dengan defisit yang terjaga di bawah tiga persen dari PDB.
“Pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,68 persen, sementara rasio utang dipertahankan di bawah 40 persen, jauh di bawah ambang batas aman 60 persen,” ia mengatakan.
Baca Juga: BI: Rupiah Bisa Bertahan, Ekonomi Jadi Kunci Penguatan
Juda menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan secara rutin melakukan stress test terhadap berbagai skenario, termasuk potensi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah, dan hasilnya menunjukkan defisit tetap terkendali. Dengan disiplin fiskal ini, APBN 2026 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global.
“APBN itu memang didesain dengan prinsip prudent, disiplin, dan fleksibel. Prudent dan disiplin, kami memastikan bahwa defisit di bawah tiga persen,” tambahnya.
Sementara, Pemerintah bersama Bank Indonesia memperketat pengawasan terhadap stabilitas ekonomi domestik, termasuk harga energi, rantai pasok logistik, sektor pariwisata, serta nilai tukar rupiah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa gejolak geopolitik tidak mengganggu ketahanan ekonomi nasional dan agar masyarakat tetap terlindungi dari potensi lonjakan harga maupun gangguan distribusi barang dan jasa.
