ASIAWORLDVIEW – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan bahwa sektor pelayaran memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan berbagai wilayah, memperlancar distribusi barang, dan mendukung aktivitas perdagangan domestik maupun internasional.
Pelayaran tidak hanya menjadi sarana logistik utama, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka akses pasar dan mendorong pemerataan pembangunan. Penguatan sektor ini dianggap krusial dalam menciptakan konektivitas yang efisien, meningkatkan daya saing nasional, serta mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang.
“Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sektor transportasi, khususnya pelayaran, berfungsi sebagai salah satu arteri utama denyut nadi perekonomian Indonesia,” kata Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Kadin, Carmelita Hartoto, Minggu (8/11/2025).
Baca Juga: Kadin Dorong Ekspor ke Kanada dan Uni Eropa, Hadapi Dampak Shutdown AS
Dia mengatakan industri pelayaran nasional terus menunjukkan perannya yang strategis dalam memperkuat konektivitas antarpulau, menyerap tenaga kerja yang signifikan. Selain itu, menjaga kelancaran aliran logistik di seluruh negeri.
Kontribusi berlapis ini telah menciptakan efek multiplier pada pertumbuhan ekonomi nasional, tambahnya. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen pada kuartal ketiga 2025, didukung oleh sektor transportasi yang berkontribusi sebesar 6,10 persen terhadap PDB nasional, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menyoroti bahwa pengembangan infrastruktur tetap menjadi faktor kritis, karena telah terbukti menghasilkan efek berantai pada ekonomi regional dan nasional.
“Salah satu contohnya adalah proyek jalan tol Trans-Sumatra, yang telah terbukti berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, dan kinerja industri menengah dan kecil di sekitarnya,” jelasnya.
Mengingat anggaran negara yang terbatas, ia mendorong penerapan Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui model pembiayaan kolaboratif berbasis investasi, meskipun masih ada tantangan birokrasi.
