Kadin Dorong Ekspor ke Kanada dan Uni Eropa, Hadapi Dampak Shutdown AS

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie

ASIAWORLDVIEW – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan bahwa sektor bisnis nasional tetap berkomitmen menjaga stabilitas kapasitas produksi dan keberlanjutan ekonomi meskipun menghadapi dampak dari pemerintah Amerika Serikat melakukan shutdown. Penutupan tersebut memang menimbulkan ketidakpastian global, namun pelaku usaha di Indonesia terus berfokus pada efisiensi operasional, penguatan rantai pasok, dan adaptasi terhadap dinamika pasar internasional.

Kadin juga mendorong kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan optimal. Selain itu, menjaga kepercayaan investor dan konsumen di tengah situasi global yang penuh tantangan.

“Kami memastikan kapasitas produksi yang kuat untuk sepatu, tekstil, dan pakaian, karena kami juga memasok pasar Uni Eropa dan Kanada,” kata Ketua Kadin Anindya Bakrie, Sabtu (11/10/202).

Dia mencatat bahwa penutupan pemerintah telah terjadi beberapa kali di Amerika Serikat. Selain itu, menekankan bahwa situasi tersebut tidak sepenuhnya menghentikan perekonomian negara tersebut.

Baca Juga: Waller Minta Fed Bergerak Hati-hati di Tengah Inflasi AS dan Pasar Tenaga Kerja

“Pemerintah AS tidak sepenuhnya lumpuh. Beberapa aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara lain tetap beroperasi. Ini bukan penutupan pertama—hal ini terjadi di setiap pemerintahan. Itulah cara kerjanya,” ujarnya.

Di saat yang sama, Indonesia harus terus mencari pasar ekspor baru di tengah berbagai tantangan global, termasuk penutupan pemerintah AS dan ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung antara AS dan China.

“Kita harus membuka pasar alternatif, seperti dengan Kanada dan Uni Eropa,” tambah Anindya.

Sebelumnya, pemerintah federal AS mengalami penutupan pada Rabu (1 Oktober) setelah Kongres gagal menyetujui rancangan undang-undang pendanaan, menandai peristiwa pertama dalam hampir tujuh tahun. Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal ditempatkan dalam cuti tanpa gaji, beberapa layanan publik dihentikan, dan rilis data ekonomi penting ditunda.