Bank Sentral Brasil Kaitkan Stablecoin dengan Pencucian Uang, Regulasi Diperketa

Stablecoins

ASIAWORLDVIEW – Bank Sentral Brasil (BCB) tengah meningkatkan pengawasan terhadap transaksi stablecoin yang digunakan untuk pembayaran lintas batas. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan industri, pejabat BCB Gerson Romantini, Kepala Divisi Valuta Asing BCB, mengaitkan skema konversi tertentu dengan praktik pencucian uang.

Pernyataan ini, yang pertama kali dilaporkan oleh Livecoins pada 13 November 2026, telah memicu kekhawatiran di kalangan perusahaan kripto dan fintech Brasil yang menggunakan aset digital untuk memulai transaksi internasional. Meskipun demikian, laporan tersebut tidak menyiratkan bahwa semua transaksi stablecoin merupakan pencucian uang.

Romantini menyoroti praktik yang disebut sebagai “stablecoin sandwich” —sebuah struktur di mana pelanggan membayar dalam real Brasil kepada penyedia jasa keuangan, yang kemudian mengonversinya menjadi stablecoin yang dipatok ke dolar atau euro. Aset digital tersebut ditransfer ke perusahaan di luar negeri, lalu dikonversi menjadi mata uang fiat lokal negara ketiga. Struktur ini memberikan rute alternatif untuk transfer internasional, tetapi regulator Brasil sedang meneliti bagaimana kepemilikan dan kewajiban valuta asing ditangani selama transaksi berlangsung. Dalam kerangka ekonomi, praktik ini menciptakan lapisan transparansi yang lebih rendah dibandingkan sistem perbankan tradisional, sehingga menyulitkan otoritas untuk melacak asal-usul dana dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang.

Romantini membedakan dua model dalam ekosistem ini. Model pertama menggunakan aset virtual sebagai infrastruktur teknis untuk transaksi valuta asing, menggantikan jaringan pembayaran tradisional seperti SWIFT. Dalam model ini, aset digital berfungsi sebagai alat, bukan tujuan, dan lembaga yang terlibat tunduk pada kerangka regulasi yang ada. Model kedua, yang menurut Romantini tidak dapat dilakukan oleh institusi Brasil, adalah penyedia yang menjual stablecoin secara langsung kepada pelanggan agar mereka dapat mentransfer aset ke luar negeri dan mengonversinya menjadi mata uang asing. Perbedaan ini penting karena menyoroti garis batas antara inovasi yang dapat ditoleransi dan praktik yang dianggap berisiko.

Baca Juga: Insiden Keamanan Guncang Bursa Kripto Brasil, Nasabah Belum Bisa Deposit dan Tarik Dana

Tekanan regulasi juga datang dari Resolusi 561/2026, yang disetujui pada 30 April dan berlaku efektif 1 Oktober 2026. Regulasi ini mengubah Resolusi 277/2022 yang mengatur layanan pembayaran dan transfer internasional (eFX). Resolusi baru membatasi penyediaan eFX hanya kepada institusi yang memenuhi syarat dan diizinkan oleh Bank Sentral, sementara penyedia yang sudah ada dapat terus beroperasi jika mengajukan otorisasi paling lambat 31 Mei 2027.

BCB menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar internasional pencegahan kejahatan keuangan. Namun, persyaratan ini berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan bagi fintech dan bisnis kripto yang lebih kecil, yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi standar baru tersebut. Dalam lanskap ekonomi, regulasi semacam ini menciptakan trade-off antara inovasi dan perlindungan konsumen, serta antara inklusi keuangan dan stabilitas sistemik.

Meskipun menghadapi tekanan regulasi, stablecoin tetap memiliki daya tarik ekonomi yang kuat. Sebuah kertas kerja IMF yang dirilis pada Oktober 2026 meneliti biaya transaksi internasional berbasis stablecoin di 270 koridor pembayaran di 18 negara. Hasilnya menunjukkan biaya rata-rata 2,18 persen untuk transfer senilai US$200, meskipun hasilnya bervariasi secara signifikan antar-rute. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penyedia tradisional menawarkan opsi yang lebih murah di sekitar sepertiga koridor di mana perbandingan tersedia.

Temuan ini membantu menjelaskan mengapa remitansi stablecoin tetap diminati, sekaligus menunjukkan bahwa biaya tidak hanya bergantung pada biaya transaksi blockchain. Bagi negara-negara dengan sistem perbankan yang kurang efisien atau akses terbatas ke layanan keuangan tradisional, stablecoin menawarkan alternatif yang lebih cepat dan terkadang lebih murah—meskipun dengan risiko regulasi dan kepatuhan yang harus dikelola dengan hati-hati.

Dari perspektif ekonomi global, langkah Brasil ini mencerminkan tren yang lebih luas di mana bank sentral di berbagai negara semakin serius mengawasi stablecoin sebagai instrumen pembayaran lintas batas. Jika stablecoin dianggap sebagai evolusi dari sistem dollar-cable tradisional, maka regulator perlu memastikan bahwa risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola tanpa mematikan inovasi yang bermanfaat. 

3 thoughts on “Bank Sentral Brasil Kaitkan Stablecoin dengan Pencucian Uang, Regulasi Diperketa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *