ASIAWORLDVIEW – Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memastikan bahwa kinerja penerimaan pajak nasional tetap stabil. Kondisi tersebut tidak terpengaruh oleh perkembangan politik yang menyertai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Menurut saya, tidak ada dampak,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan bahwa tidak ada dampak signifikan dari dinamika politik tersebut terhadap kinerja penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap fokus pada tugas pokoknya, yakni melakukan pemungutan dan administrasi pajak untuk memenuhi target penerimaan serta mendukung pembiayaan pembangunan .
Pernyataan Bimo ini muncul di tengah tekanan fiskal yang nyata. Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak diperkirakan baru mencapai sekitar Rp1.857,7 triliun, atau sekitar 78,79 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar Rp2.357,7 triliun.
Artinya, DJP masih harus mengumpulkan sekitar Rp500 triliun dalam dua bulan terakhir, November dan Desember, untuk mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpastian global dan domestik, mesin penerimaan negara masih berjalan, tetapi membutuhkan dorongan ekstra pada periode krusial akhir tahun.
“DJP mengandalkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk penguatan regulasi terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, penerapan pajak minimum global (Global Minimum Tax), serta Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN),” ia menambahkan.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Terapkan Pajak Transaksi Digital, Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha dan Konsumen?
Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bersifat jangka pendek untuk menutup kekurangan penerimaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya struktural untuk memperluas basis pajak di era ekonomi digital. Selain itu, DJP memperkuat pendekatan administrasi melalui behavioral nudging, yaitu strategi mendorong kepatuhan wajib pajak melalui komunikasi yang konsisten dan pengingat, bukan semata-mata mengandalkan penegakan hukum.
Dari sisi kelembagaan, DJP melakukan fungsionalisasi pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja individu. Hasilnya, menurut evaluasi DJP, aktivitas dan kualitas pengawasan pajak meningkat sekitar 65 persen pada periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026, sementara aktivitas audit naik sekitar 24 hingga 25 persen.
Selain itu, sistem administrasi perpajakan Coretax terus disempurnakan, dengan integrasi fitur analitik dan kecerdasan artifisial (AI) yang sebelumnya dilakukan secara manual. Indonesia juga telah masuk dalam mekanisme pertukaran informasi otomatis untuk GloBE Information Return, yang memungkinkan DJP memperoleh data perpajakan perusahaan multinasional secara otomatis untuk menguji kepatuhan .
