ASIAWORLDVIEW – Bhutan telah mengintegrasikan platform Identitas Digital Nasionalnya dengan blockchain Ethereum. Hal ini menjadikan kerajaan Himalaya ini sebagai negara pertama yang mengimplementasikan sistem identitas berskala populasi secara langsung di jaringan publik.
Transisi ini memungkinkan platform NDI untuk menerbitkan kredensial yang dapat diverifikasi dan menghubungkan identifikasi terdesentralisasi ke jaringan validator Ethereum. Warga negara akan dapat membuktikan atribut seperti usia, tempat tinggal, atau kewarganegaraan secara kriptografis tanpa bergantung pada basis data terpusat. Migrasi penuh sistem ini direncanakan selesai pada awal 2026.
“Identitas digital terdesentralisasi memberdayakan orang dengan memberikan mereka kendali yang lebih aman atas data dan kehidupan online mereka,” kata Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, mengutip Decrypt, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga: Harga Ethereum Tetap Stabil saat Analis Targetkan Penembusan
“Penerimaan Bhutan terhadap arsitektur terbuka di Ethereum” selaras dengan bagaimana rantai tersebut memandang tujuannya untuk mendorong “perubahan yang berarti dan positif melalui teknologi sumber terbuka,” tambah Buterin.
Diluncurkan pada 2023, sistem ini awalnya menggunakan standar identitas W3C dan beroperasi bekerja sama dengan Input Output Global, pengembang Cardano, sebagai bagian dari uji coba awal dalam identitas mandiri. Pangeran Mahkota Bhutan, Jigme Namgyel Wangchuck, kemudian menjadi warga negara digital pertama Bhutan, simbolisasi peluncuran nasional program tersebut.
Bhutan telah menjadi salah satu dari sedikit pemerintah yang menerapkan teknologi blockchain pada skala nasional. Melalui DHI, negara ini telah mengembangkan proyek-proyek dalam penambangan Bitcoin, pengelolaan aset digital, dan identitas terdesentralisasi. Namun, menempatkan identitas nasional “langsung di rantai publik seperti Ethereum” dapat menjadi “pedang bermata dua,” kata Avery. “Transparansi baik untuk auditabilitas, tetapi tidak untuk privasi.”
