ASIAWORLDVIEW – PT Pertamina (Persero) secara resmi mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seri Pertamax yang mulai berlaku hari ini, Sabtu (1/8/2026). Langkah ini menandai penurunan pertama sejak harga melonjak pada 10 Juni 2026 lalu, yang saat itu dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sehingga memicu volatilitas harga minyak mentah dunia selama beberapa bulan berturut-turut.
Berdasarkan pengumuman resmi yang dikonfirmasi pada Jumat (31/7), harga Pertamax nonsubsidi di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Sementara Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter.
Kitty Andhora, Vice President Corporate Communications Pertamina Patra Niaga, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai dengan regulasi pemerintah dan arahan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak global, nilai tukar rupiah, serta upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih cukup berat.
Baca Juga: Potret Inklusi dan Fenomena Kesenjangan Akses Perbankan di Jantung Jakarta
Pertamax Turbo mengalami penurunan paling signifikan dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Harga tersebut merupakan penyesuaian yang mencerminkan meredanya ketegangan geopolitik yang perlahan mulai menurunkan harga minyak mentah dunia serta penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir.
Kebijakan penurunan harga ini tidak bersifat universal untuk seluruh produk nonsubsidi Pertamina, karena harga untuk seri Dex (Dexlite dan Pertamina Dex) di wilayah Jabodetabek masih dipertahankan pada level Rp19.700 dan Rp21.150 per liter, sementara harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (Rp10.000 per liter) dan Biosolar (Rp6.800 per liter) juga tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku secara nasional.
PT Pertamina Patra Niaga, menerapkan pendekatan yang sangat hati-hati dan selektif dalam menyesuaikan harga, dengan mempertimbangkan secara cermat dinamika pasar global, daya beli masyarakat, serta kewajiban pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi bagi konsumen di berbagai lapisan.
