ASIAWORLDVIEW – Bank of Korea (BOK) dan Banque de France (BdF) bekerja sama untuk mengkaji implikasi dari stablecoin dan mata uang digital bank sentral (CBDC). Kedua bank sentral ini bertujuan untuk memahami bagaimana aset yang ditokenisasi akan memengaruhi lanskap keuangan secara lebih luas.
Seminar ini juga membahas evolusi fungsi bank sentral dan bank komersial. Seiring dengan semakin banyaknya aset yang ditokenisasi, struktur lembaga keuangan mengalami perubahan signifikan. Fokus lainnya adalah bagaimana perubahan iklim memengaruhi inflasi dan risiko potensialnya terhadap stabilitas keuangan.
Acara ini menandai tahun kedua kemitraan antara BOK dan BdF, yang dimulai pada 2024 untuk memahami pergeseran dalam ekonomi global. Wakil Gubernur Prancis Agnès Bénassy-Quéré memimpin delegasi Prancis, sementara Wakil Gubernur BOK Lee Jae-won mewakili Korea Selatan.
Sementara regulasi kripto domestik Korea Selatan terhenti, minat asing terhadap layanan aset digital negara tersebut terus meningkat. Tantangan hukum seputar regulasi stablecoin dan bursa kripto telah menunda pengesahan Undang-Undang Dasar Aset Digital. Majelis Nasional Korea Selatan telah menunda pembahasan rancangan undang-undang tersebut hingga setelah pemilihan lokal bulan Juni.
Baca Juga: Stablecoin Tembus Rekor, USDC Geser Dominasi USDT
Penundaan ini mendorong lembaga keuangan Korea Selatan untuk mencari solusi di luar negeri. Mereka bermitra dengan perusahaan asing untuk menyediakan sistem pembayaran stablecoin bagi pengunjung internasional. Dengan menggunakan stablecoin berbasis dolar AS seperti USDC untuk transaksi ini, perusahaan Korea Selatan menghindari regulasi kripto lokal dan beroperasi di bawah Undang-Undang Transaksi Valuta Asing.
Perusahaan besar seperti Hana Financial Group telah menjalin kemitraan dengan Circle dan Crypto.com untuk meluncurkan sistem pembayaran kripto. Sistem ini memungkinkan turis asing membayar menggunakan USDC, dengan tambahan insentif cashback. Perusahaan lain, termasuk Danal dan BC Card, juga meluncurkan layanan serupa yang menargetkan klien internasional.
Keterlambatan Korea Selatan dalam menetapkan regulasi kripto yang jelas mendorong sektor swasta untuk mencari solusi alternatif. Perusahaan-perusahaan memperkenalkan layanan bagi warga negara asing yang memungkinkan mereka menggunakan kripto untuk transaksi. Dengan menawarkan transaksi yang lancar bagi pengunjung, perusahaan-perusahaan ini tetap mengikuti tren kripto global, meskipun ada hambatan hukum.
