ASIAWORLDVIEW – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menjaga kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini termasuk Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) dengan Amerika Serikat.
“Anda harus percaya bahwa saya memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia,” katanya dalam pernyataan yang disiarkan dalam program “Prabowo Answers” yang dikutip Asiaworldview, Senin (23/3/2026).
“Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh suatu perjanjian, maka kita bisa meninggalkannya,” tambahnya.
Prabowo mengatakan perjanjian tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh sebelum disetujui, dengan salah satu ketentuan utamanya adalah pengurangan tarif perdagangan dari 32 persen menjadi 19 persen. Ia juga mencatat bahwa Indonesia menerima apa yang ia gambarkan sebagai perlakuan khusus dari Presiden AS Donald Trump dalam perjanjian tersebut.
Pemerintah masih memiliki ruang untuk menegosiasikan ulang jika perjanjian tersebut. Apabila terbukti merugikan kepentingan dalam negeri.
Baca Juga: Prabowo Perketat Kontrol Ekspor, Komoditas Wajib Penuhi Kebutuhan Nasional
“Kami sepakat bahwa jika ada ketentuan yang tidak sejalan dengan perjanjian atau bertentangan dengan kepentingan kedua belah pihak, klausul penyesuaian akan berlaku,” ia menjelaskan.
Dia menambahkan bahwa klausul tersebut memberikan Indonesia fleksibilitas untuk melindungi kedaulatan ekonomi. Ia menggambarkan sebagai fitur khas dibandingkan dengan perjanjian perdagangan AS lainnya.
Dari perspektif perdagangan, Indonesia akan diuntungkan melalui akses pasar yang lebih luas, katanya, dengan 1.819 komoditas strategis yang diberikan akses bebas bea ke Amerika Serikat. Ekspor utama seperti kopi dan minyak sawit termasuk di antara produk yang memenuhi syarat untuk penghapusan tarif, langkah yang diharapkan menguntungkan produsen dan eksportir dalam negeri.
“Indonesia akan mengambil pendekatan yang terukur dalam menanggapi dinamika perdagangan global dan tidak akan secara otomatis mengikuti kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara tetangga,” sebutnya lagi.
Ia mencontohkan, misalnya, keputusan beberapa negara seperti Malaysia untuk secara sepihak menarik diri dari perjanjian perdagangan, sambil menekankan bahwa Indonesia akan bertindak berdasarkan pertimbangan yang matang.
“Seluruh diplomasi ekonomi akan dipandu oleh penilaian yang jelas mengenai manfaat bagi rakyat Indonesia. Menjaga kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menavigasi perjanjian dan kemitraan internasional,” pungkasnya.
