ASIAWORLDVIEW – Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi pembentukan otoritas pelindungan data pribadi yang akan berfungsi sebagai lembaga independen. Otoritas ini dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat atas data pribadi terlindungi secara menyeluruh, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan institusi yang mengelola data.
“Badan pelindungan data pribadi ini akan bekerja secara independen dengan seluruh strukturnya, tetapi semua laporannya ditujukan kepada presiden melalui Kementerian Komdigi,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Rabu (22/7/2026).
Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Data Pribadi, ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua bulan. Lembaga ini akan berfungsi sebagai otoritas independen untuk mengawasi, menegakkan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data di Indonesia.
“Fondasi tata kelola AI bertumpu pada dua aspek utama, yaitu etika AI dan pelindungan data pribadi. Penyusunan kedua peraturan presiden tersebut berjalan bersamaan agar Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mampu mendorong inovasi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ia menambahkan.
Baca Juga: Hadapi Krisis Digital, Indonesia Catat Serangan Siber Tertinggi di Asia Tenggara
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional, yang akan menjadi panduan strategis pengembangan kecerdasan buatan di Tanah Air. Kehadiran dua regulasi penting ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman sekaligus inovatif: di satu sisi melindungi hak privasi masyarakat, dan di sisi lain mendorong pemanfaatan AI nasional untuk mendukung transformasi ekonomi dan layanan publik.
“Kami membuka semua inisiatif dan inovasi AI yang akan dikembangkan di Indonesia. Peta Jalan AI Nasional disusun untuk mendukung inovasi tersebut, bukan membatasinya,”jelasnya.
Dengan adanya badan khusus ini, pengawasan terhadap praktik pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data akan lebih terstruktur, termasuk mekanisme penegakan hukum bila terjadi pelanggaran. Kehadiran otoritas independen juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat ekosistem digital nasional, serta menyelaraskan regulasi Indonesia dengan standar global dalam hal privasi data. Langkah ini menjadi penting di tengah percepatan transformasi digital, di mana data pribadi menjadi aset strategis sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan.
