ASIAWORLDVIEW – Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) senilai antara USD20 miliar dan USD30 miliar. Hal itu dilakukan menilai instrumen pembiayaan pada dasarnya dirancang untuk membantu negara-negara yang sedang menghadapi risiko tinggi atau kondisi darurat.
“Secara alami, IMF memandang segala sesuatu dari perspektif risiko karena produk utamanya adalah pembiayaan untuk mengatasi risiko,” kata Penjabat Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin.
Dengan menolak tawaran tersebut, Indonesia ingin menegaskan bahwa situasi fiskal dan makroekonomi saat ini masih terkendali. Alhasil tidak perlu menggunakan fasilitas darurat yang justru bisa memberi kesan bahwa negara berada dalam krisis.
Menurut Herman, pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) umumnya berbasis proyek, sedangkan Bank Dunia menawarkan cakupan pembiayaan yang lebih luas, termasuk pinjaman pembangunan dan fasilitas mitigasi risiko. Sementara itu, IMF terutama berfokus pada pembiayaan untuk membantu negara-negara mengatasi guncangan ekonomi dan kondisi darurat.
Baca Juga: IMF Akui Ketahanan Fiskal Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Keputusan ini juga memperlihatkan perbedaan karakter pembiayaan antar lembaga multilateral. Jika AIIB lebih berfokus pada proyek infrastruktur dan Bank Dunia menawarkan cakupan pembiayaan pembangunan yang lebih luas, maka IMF menitikberatkan pada dukungan ketika terjadi guncangan ekonomi.
Pemerintah menilai cadangan devisa yang dimiliki sudah cukup besar, sekitar USD25 miliar. Jadi, mampu menopang stabilitas keuangan tanpa harus bergantung pada dana darurat IMF.
“Jika kami menerima pembiayaan tersebut, itu berarti menerima pembiayaan yang ditujukan untuk kondisi berisiko tinggi. Situasi kami masih terkendali, perekonomian kami tumbuh kuat, jadi, dengan segala hormat, kami tidak membutuhkan dana darurat pada saat itu,” ia menambahkan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kepercayaan diri pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, meskipun dunia tengah diliputi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan fluktuasi pasar global. Keputusan ini juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan fundamental ekonomi yang sehat, serta menegaskan komitmen untuk mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan.
