Indonesia Targetkan Tiga Regulasi untuk Aksesi OECD pada 2027

ASIAWORLDVIEW – Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian tiga regulasi prioritas pada tahun 2027 guna mendukung proses aksesi menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Ketiga regulasi tersebut meliputi penyuapan pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

“Tiga poin yang dibahas tadi akan menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa regulasi mengenai penyuapan asing merupakan salah satu persyaratan kunci untuk aksesi OECD. Indonesia harus memperkuat kerangka hukumnya untuk menangani penyuapan yang melibatkan pejabat publik asing. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menyiapkan pengaturan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Langkah ini menjadi penting karena OECD memiliki standar yang ketat dalam hal transparansi dan integritas, terutama dalam transaksi lintas negara yang melibatkan pejabat publik asing. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya diperlukan untuk memenuhi syarat keanggotaan, tetapi juga untuk meningkatkan iklim investasi dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia,” ia menambahkan..

Terkait revisi Undang-Undang Persaingan Usaha, Airlangga menyatakan bahwa regulasi di Indonesia saat ini masih merujuk pada aturan lama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengusulkan perubahan terhadap regulasi tersebut,” tambahnya.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Sebut Pemerintah Tenang Hadapi Inflasi Oktober 2026 di 3,23 Persen

Pembahasan juga menjadi bagian dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi VI. Revisi ini diharapkan dapat memperbarui kerangka hukum persaingan usaha agar lebih relevan dengan dinamika ekonomi digital dan praktik bisnis modern, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

“Kemajuan dalam proses aksesi OECD masih konsisten dengan target pemerintah. Indonesia sejauh ini telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor dengan kemajuan sekitar 80 persen. Namun, beberapa sektor masih memerlukan perbaikan lebih lanjut, termasuk kesehatan,” jelasnya.

Proses aksesi OECD untuk Indonesia telah mencapai tahap peninjauan teknis, dengan pemerintah menargetkan keanggotaan penuh pada tahun 2028. Capaian ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan standar internasional, meskipun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama di sektor-sektor yang memerlukan reformasi struktural lebih mendalam.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 25 November 2026. Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Jenderal OECD juga direncanakan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog antara Indonesia dan OECD, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Kunjungan tersebut juga diharapkan dapat memberikan dorongan politik dan teknis bagi percepatan proses aksesi.