Netizen Keluhkan Shadow Banned, Meutya Hafid: Media Sosial Pemerintah Turut Sebarkan Informasi Karhutla

ASIAWORLDVIEW – Keluhan mengenai dugaan shadow banned terhadap konten yang membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin ramai di media sosial. Sejumlah figur publik dan influencer mengaku mengalami penurunan drastis jangkauan unggahan setelah aktif menyuarakan kondisi karhutla dan dampaknya bagi masyarakat. Nama-nama seperti Tasya Farasya, Andien, Wendi Cagur, Hesti Purwadinata, Syifa Hadju, Umi Pipik, hingga Ustaz Adi Hidayat termasuk di antara tokoh yang menyinggung persoalan tersebut. Beberapa di antaranya mengaku jumlah penonton Instagram Story turun tajam, jangkauan unggahan menyusut, bahkan ada yang merasa akun mereka dibatasi setelah rutin membagikan informasi terkait karhutla.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah hal itu. Ia menegaskan bahwa tidak ada permintaan penurunan konten kepada platform media sosial mana pun yang beroperasi di Indonesia terkait informasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya Hafid dalam keterangan pers resminya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Soroti Bahaya Kecanduan Media Sosial dan Game bagi Anak

Pernyataan ini juga muncul di tengah ramainya perbincangan warganet tentang poster protes Greenpeace di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, yang menyuarakan keprihatinan atas krisis iklim dan biaya hidup—dua isu yang saling terkait dan belakangan menjadi sorotan publik.

Menkomdigi Meutya mengatakan informasi mengenai karhutla yang beredar di jejaring sosial dan berasal dari masyarakat justru menjadi salah satu sumber penting agar penanganan karhutla menjadi lebih efisien.

Menurutnya, pemerintah bahkan menggunakan jejaring sosial seperti TikTok, Instagram, dan Threads milik Meta untuk membagikan informasi mengenai karhutla dalam rangka komunikasi publik.

“Pemerintah pun menaikkan informasi terkait karhutla dalam kanal-kanal sosial media pemerintah dalam kerangka komunikasi publik. Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” ia menambahkan.

Menanggapi temuan pembatasan konten terkait karhutla yang ramai dibicarakan warganet, Menkomdigi mendorong para pengelola platform justru mengungkapkan algoritmanya secara transparan, termasuk mengenai batasan panduan komunitas atau community guidelines yang diterapkan. Dengan transparansi algoritma, masyarakat luas bisa dengan jelas mengetahui bagaimana sebuah konten bisa ditayangkan atau dibatasi aksesnya oleh pengelola platform.

“Komdigi justru mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform. Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata,” pungkasnya.