ASIAWORLDVIEW – Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak bencana. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik destinasi, tetapi juga mencakup aspek keselamatan wisatawan serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata.
“Bagi kami, prinsipnya jelas melindungi manusia terlebih dahulu, mempercepat pemulihan destinasi dan mata pencaharian masyarakat, menjaga kepercayaan wisatawan, serta membangun kembali dengan lebih aman dan tangguh,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Laporan Bulanan Kinerja Kemenpar di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Koordinasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian teknis lain, lembaga kebencanaan, hingga sektor swasta. Alhasil setiap langkah pemulihan dapat berjalan terpadu dan efektif.
Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau, Kemenpar Siapkan Langkah Tanggap Darurat untuk Wisatawan
“Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, pengelola destinasi, asosiasi, pelaku industri, hingga masyarakat dalam menangani dampak bencana di sejumlah daerah,” ia menambahkan.
Strategi ini mencakup penyediaan infrastruktur darurat, perbaikan aksesibilitas, serta peningkatan standar keamanan di lokasi wisata. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga mendorong program pelatihan bagi masyarakat lokal agar mereka mampu beradaptasi dengan kondisi pasca-bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Pendekatan ini menekankan bahwa pemulihan pariwisata bukan sekadar membangun kembali fasilitas, tapi juga memastikan ekosistem pariwisata tetap hidup dan mampu memberikan manfaat jangka panjang,” jelasnya.
Di kawasan Bromo-Tengger-Semeru, misalnya, Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan sebagai pengelola kawasan setelah kebakaran hutan menyebabkan aktivitas wisata ditutup.
Pemerintah juga memastikan wisatawan memperoleh informasi terkait kondisi destinasi serta mekanisme pengembalian dana dan penjadwalan ulang selama masa penutupan.
Sementara itu, di Labuan Bajo dan wilayah Flores, Kementerian Pariwisata melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo dan Flores, asosiasi, serta pelaku industri setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo berdampak terhadap sektor pariwisata.
Koordinasi lintas sektor ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem mitigasi risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan. Dengan adanya sinergi antara kebijakan nasional, dukungan teknis, dan partisipasi masyarakat, diharapkan destinasi pariwisata tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan.
